Dampingi Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik, Pj Adhy Karyono Optimis Dongkrak Perekonomian
Editor: Novandryo W S
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Senin, 23 September 2024 19:41 WIB
Pertama adalah pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) serta yang kedua adalah pajak air permukaan dan air tanah.
Untuk pajak MBLB, ketika smelter beroperasi, sokongan bahan baku seperti batu gamping, dolomit dan pasir kuasa sangat diperlukan. Adapun bahan baku tersebut, diambil dari wilayah Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.
Sedangkan untuk pajak air permukaan dan air tanah berasal dari kebutuhan air untuk smelter PTFI akan di supply oleh SPAM Umbulan melalui PDAM Gresik sebanyak 150 lps (liter per second).
"Kapasitas bahan baku yang dibutuhkan 3 juta ton/tahun untuk smelter PTFI dan PT. Smelting. Tentunya kebutuhan MBLB per tahun bisa ratusan ribu ton bahkan jutaan ton. Sehingga akan meningkatkan pajak MBLB daerah kab/kota serta opsen pajak provinsi," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, peresmian produksi smelter kali ini merupakan usaha negara untuk menyongsong Indonesia sebagai negara industri maju. Upaya tersebut juga akan meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp80 triliun.
"Saya kalkulasi, penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun dari PT. Freeport Indonesia. Baik dari deviden, royalti, pajak untuk daerah," katanya.
Melihat angka yang tinggi tersebut, ia mengajak agar seluruh perusahaan tambang yang belum memiliki smelter untuk segera membangun smelter.
"Ini hanya 1 perusahaan, kalau 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan, penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibandingkan kita hanya mengekspor raw material," katanya.
Menurut Jokowi, pembangunan smelter merupakan bagian dari proyek pembangunan hilirisasi yang tidak bertumpu pada konsumsi domestik. Karena selama ini, GDP growth Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) bertumpu pada konsumsi domestik.
"Kita ingin beralih GDP Growth kita yang bertumpu pada produksi produktivitas dari perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta," pungkasnya. (dev/van)