Pengusaha Besar akan Diberi Pengampunan Pajak, Dewan: Harusnya untuk Pelaku UMKM

Senin, 07 Maret 2016 00:11 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pengemplang pajak yang banyak didominasi pengusaha besar alias konglomerat dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tak adil, karena pembayar pajak yang patuh seperti UMKM tidak mendapatkan dispensasi, padahal UMKM sebagai penggerak ekonomi terbesar di Indonesia.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammd Zainul Lutfi menegaskan, kalau memang pemerintah mengambil kebijakan pengampunan pajak seharusnya berlaku untuk semuanya dan tidak pilih kasih yang terjadi seperti saat ini. Pasalnya, pelaku UMKM saat ini kondisinya juga kembang kempis karena perekonomian belum stabil. Sementara itu, para pengemplang pajak hingga triliunan rupiah dibiarkan melenggang hingga ke luar negeri dan kini justru mereka diampuni kejahatan pajaknya dengan alasan agar uang yang disimpan di Luar Negeri dapat kembali ke Indonesia.

"Saya kira mereka tetap diberi hukuman yang setimpal, meski disatu sisi ada uapaya pemerintah melakukan tax amnessty Karena mereka inilah negara menjadi melarat. Sedang di satu sisi keberadaan UMKM yang banyak menyumbang perekonomian bangsa seharusnya juga mendapatkan pengampunan. Karena mereka ini sangat taat membayar pajak," tegas politisi asal PAN ini, Minggu (6/3).

Lutfi menyontohkan, temannya yang menjadi pelaku UMKM dan memiliki omzet puluhan miliar, kini dikejar-kejar petugas pajak dengan alasan menunggak puluhan miliar selama beberapa tahun. Padahal temannya tersebut mengambil barang seperti kulit sapi atau kambing secara door to door, tentunya uang yang dia dapat tidak langsung cair.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video