Dinilai Tak Becus, 27 PAC Demokrat se-Surabaya Tuntut Ketua DPC Mundur
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: maulana
Selasa, 27 Mei 2014 21:55 WIB
Selain itu, sejauh ini tidak ada transparansi keuangan. Setoran dari Fraksi Demokrat DPRD Surabaya tidak jelas penggunaannya. Anggota dewan yang memiliki kewajiban tiap bulannya tidak pernah dilapori penggunaan iuran wajib tersebut. Karenanya, pantas bila selama ini anggota dewan selalu protes untuk mengetahui alokasi uang itu.
"Terakhir rapat fraksi, kami tidak tahu keuangan setoran fraksi. Dan penggunaan uang tidak pernah semestinya," kata bendahara FD, Ernawati sambil menyebut uang pembinaan DPAC setiap bulannya sebesar Rp 500 ribu tidak pernah cair.
Teranyar, Dadik mengeluarkan kebijakan setiap caleg partai Demokrat dikenakan setoran sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sebagai jaminan untuk membayar para saksi partai dan setelah pileg akan dikembalikan. Ternyata, pileg berlalu janji pengembalian uang itu tidak pernah direalisasikan.
Kebijakan itu sebenarnya bertentangan dengan instruksi ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melarang adanya penarikan uangdari setiap caleg. Memang dalam pelaksanaannya ada yang bayar penuh, setengah dan bahkan tidak sama sekali. "Saya termasuk yang bayar penuh, uang itu saya transfer ke rekening pribadi Dadik," jelasnya.
Wakil ketua DPC Partai Demokrat Felix Soesanto mengaku koordinasi dan komunikasi Ketua DPC selama ini sangat lemah. Bahkan mesin partai tidak pernah berfungsi. Dia berjanji akan menampung aspirasi dari pengurus DPAC dan akan disampaikan ke DPD dan DPP Partai Demokrat. "Yang memutuskan (pecat atau tidak) nanti DPD dan DPP, apa dibiarkan tidak solid terus apa ada penggantian pengurus," tegasnya.