Soal PPDB Online di Mojokerto, Dewan Merasa Ditilap Dinas P dan K
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: yudi eko purnomo
Kamis, 29 Mei 2014 21:54 WIB
“Jadi konyol juga. Jangan anggap PPDB online yang mengusung semangat transparansi itu tidak ada celanya hingga tidak perlu sharing dengan Dewan.Padahal, banyak persoalan krusial yang muncul ditengah upaya menggulirkan PPDB Online itu sendiri,” tandas politisi Partai Hanura ini.
Diingatkan pula, setiap kali PPDB digelar, mengalir beragam pengaduan masyarakat di gedung Dewan. “Kalau kita tidak tahu konten Perwali dan penjabarannya langsung dari Dinas P dan K, maka akan menjadi persoalan pelik tatkala menjawab pengaduan masyarakat itu,” tukas Nuryono.
Komisi yang digawangi tujuh anggota Dewan beda partai ini pun menyatakan secepatnya akan memanggil kepala Dinas P dan K, Hariyanto untuk membeber tuntas tentang pola penerimaan siswa baru berbasis teknologi informasi yang kini digadang-gadang walikota sebagai bagian transparansi birokrasi Kota yang tengah dipoles menuju service city tersebut.
“Secepatnya kita panggil kepala Dinas P dan K. Bukan sekedar urusan normatif yang kita minta untuk dipaparkan. Lebih dari itu, soal pertanggungjawaban pengguliran PPDB Online itu sendiri,” tukas Nuryono.