Dituding Bohongi Konsumen dan Masyarakat, PMII Sidoarjo Minta Holland Bakery Ditutup | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Dituding Bohongi Konsumen dan Masyarakat, PMII Sidoarjo Minta Holland Bakery Ditutup

Rabu, 21 September 2016 17:08 WIB

Salah satu outlet Holland Bakery

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Masyarakat kian geram dengan sikap pemerintah yang membiarkan produsen Holland Bakery di Jawa Timur tetap menjual barang daganganya meski salah satu produknya diketahui mengandung rum (minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase setara whiskey) yang haram dikonsumsi masyarakat muslim.

Sejumlah elemen masyarakat, ulama, mahasiswa dan tokoh masyarakat pun mulai angkat suara meminta pemerintah menutup perusahaan roti tersebut.

Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo, M. Mahmuda mengatakan, pemerintah kebobolan dengan adanya bahan zat rum dalam bahan kue blackforest yang diproduksi perusahaan roti tersebut.

BERITA TERKAIT: 

Menurut dia, produksi kue tersebut harus dihentikan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan label halal dari MUI dan BPOM.

"Kami minta semua harus clear dulu. Kalo belum dapat izin atau sertifikasi halal MUI, secepatnya produksi itu harus dihentikan atau jika sudah diproduksi harus dicabut. Jangan sampai bohongi konsumen," tegasnya.

Pria alumni IAI Al-Khoziny, Buduran Sidoarjo itu juga menegaskan tidak akan menggunakan kue Hollad Bakery dalam acara-acara organisasi untuk menghidangkan kepada undangan. "Sudah tau gini (mengandung zat rum, red), tidak akan konsumsi lagi, sebelum ada sertifikat halal dari MUI," tegasnya.

Ia mengimbau kepada pemerintah yang berwenang untuk menindak lanjuti persolan ini. "Harus pro-aktiflah. Jangan sampai pemerintah menunggu ada laporan," imbaunya. Sebab, sambungnya, ini sudah merugikan konsumen, terutama umat muslim yang biasa mengkonsumsi kue ini.

"Termasuk kami dirugikan. Bayangkan saja jika di Sidoarjo sekitar 3 outlet yang memproduksi black forest Holland Bakery menggandung zat rum. Sudah berapa konsumen, khususnya orang muslim yang dirugikan adanya zat itu. Ini jelas, pemerintah harus bergerak," pungkasnya. (nni/lan)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video