Pemilih Berdaulat, Pemilu Bermartabat
Editor: Redaksi
Wartawan: --
Jumat, 28 Desember 2018 17:06 WIB
Pertama, KPU-Bawaslu tanpa henti melakukan tindakan penyadaran terhadap pemilih sehingga partisipasi pemilih tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, dan pihak manapun.
Kedua, tindakan menciptakan kompetisi yang sehat dan meningkatkan partisipatif bagi pemilih. Meskipun ada nuansa kompetisi, penyelenggara pemilu harus menciptakan suasana kompetisi yang nyaman dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Ketiga, KPU-Bawaslu harus punya nyali besar mengingatkan partai politik agar calegnya atau calonnya tidak mencoba-coba melangggar aturan pemilu dan melakukan politik uang. Pemilih perlu terus diingatkan agar bersikap tegas menolak keras jika diiming-imingi uang, barang, atau janji-janji untuk mencoblos partai politik tertentu, calon legislatif tertentu, calon DPD tertentu atau calon presiden, dan wakil presiden tertentu.
Keempat, menjaga independensi birokrasi baik aparatur sipil negara (ASN), aparatur BUMN/BUMD dan TNI-Polri. Penyelenggara pemilu berkewajiban mengingatkan ASN, TNI-Polri untuk tetap netral.
Kelima, menjaga independensi sebagai penyelenggara pemilu. KPU-Bawaslu harus tidak memihak dan selalu berada pada jarak yang sama dengan peserta pemilu dan calon legislatif, calon DPD, dan calon presiden-calon wakil presiden.
Keenam, penyelenggara pemilu harus bisa menjamin pemilu berlangsung secara Luber-Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).
Dengan mengacu hal di atas, dan pesta demokrasi sukses dengan menghasilkan pemilu berkualitas, bermartabat dan menjadikan pemilih berdaulat, maka hal yang tidak mustahil masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bakal makin kuat. Legitimasi pemerintahan pun kuat dan keberadaan wakil rakyat, wakil daerah dan pemimpin kredibel.
*Penulis: Dosen Sekolah Tinggi ilmu Tarbiyah (STIT) Islamiyah Karya Pembangunan, Paron Ngawi.