Rizal Ramli Kritisi Sistem Ambang Batas dalam Pilkada dan Pilpres, Minta 0 Persen
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Didi Rosadi
Selasa, 18 Agustus 2020 00:19 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritisi keberadaan threshold atau ambang batas dalam pemilihan kepala daerah atau presiden. Menurut mantan anggota tim panel ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, ambang bataslah yang membuat demokrasi biaya tinggi dan menjadi pemicu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini menyebut adanya syarat ambang batas itu membuat calon kepala daerah harus berburu rekom partai untuk bisa maju pilkada. Tentu, rekom itu didapat tidak dengan gratis. Melainkan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau biasa disebut mahar.
BACA JUGA:
Koramil dan Polsek Prajuritkulon Bebersih Masjid Roudlotul Jannah Kota Mojokerto
Kejati dan Kemenag Jatim Tegaskan ASN dan Pegawai Kejaksaan harus Netral di Pilkada 2024
Di Deklarasi KAReB, Paslon Pilgub Jatim Risma-Gus Hans Tawarkan Program Resik-Resik APBD
5 Daerah di Jatim Bakal Diisi Calon Tunggal, Pengamat Politik Unair: Erosi Demokrasi Lokal
"Saya minta hapuskan saja itu ambang batas atau jadikan nol persen, baik di Pilkada maupun Pilpres. Biar semua partai bisa mengusung calon. Toh mereka sudah diseleksi dalam pemilu. Semakin banyak calon, rakyat jadi semakin banyak pilihan," tutur Rizal Ramli lewat sambungan telepon, Senin (17/8/2020).
Simak berita selengkapnya ...