TULUNGAGUNG, BANGSAONLINE.com - Ratusan kepala desa di Tulungagung mengikuti audiensi bersama Forkopimda, serta meminta petunjuk bupati terkait kepastian hukum dan rasa nyaman dalam pengelolaan keuangan di desa, Senin (24/10/2022).
Rombongan yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung itu meminta pemerintah daerah setempat untuk memberi perlindungan kepada kepala desa yang melakukan kesalahan administrasi pada pengelolaan anggaran desa.
"Kedatangannya bersama anggota di pendopo mengikuti audiensi yang mempertemukan kepala desa dan aparat penegak hukum. Kades yang ingin membangun desanya dengan menggunakan anggaran Negara tanpa adanya rasa takut dan ragu dalam penggunaanya," kata Ketua AKD Tulungagung, Mohammad Soleh.
Audiensi bermula dari permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kepala Desa Batangsaren. Oleh karena itu, lanjut Soleh, permasalahan yang timbul di desa-desa penyelesaiannya lebih mengedepankan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Sebagaimana diketahui bersama, penanganan masalah hukum terhadap kades itu sudah tertuang dalam SKB (surat keputusan bersama) tiga lembaga negara, yakni Kemendagri, Kejaksaan Agung. dan Polri," tuturnya.