KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemkot Mojokerto mengadakan sosialisasi Perwali (peraturan wali kota) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Senin (29/5/2023). Kegiatan yang diikuti 32 OPD di Kota Onde-Onde itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kearsipan daerah
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah telah terjadi perubahan yang dinamis, maka lahirlah tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut dia, pemerintah sebagai penyelenggara negara diharuskan memegang prinsip Good and Clean Governence.
BACA JUGA:
- 5 Raperda Inisiatif Pemkot Mojokerto Digodok Kakanwil Kemenkumham
- 24.000 Relawan Barra-Rizal Konsolidasi, Jenderal (purn) Tony, Tim Prabowo Kagum, Turun ke Mojokerto
- Marak Love Scam Kedok Pengadaan Pulsa, PT Order Kuota Buka Suara soal Modus Penipuan ini
- Cegah Praktik Politik Uang di Pilwali, Ali Kuncoro Kobarkan Semangat Hajar Serangan Fajar
“Kami semua harus menghindari dalam alokasi dana, alokasi pendanaan, di seluruh unit-unit kerja dalam memposting bagian dalam APBD kota Mojokerto. Dan di dalamnya yang harus kami hindari adalah penanggulangan adanya tindak pidana korupsi. Ini semua adalah bagian dari Good Governance, bagian dari pengelolaan negara yang baik,” ujarnya.
Pimpinan daerah yang akrab disapa Ning Ita itu menyebut, pemerintah kali ini dihadapkan pada tantangan globalisasi. Pemerintah mendorong daerah maupun berbagai kementerian agar terwujud birokrasi yang berkelas dunia, serta pelayanan kearsipan sebagai bagian dari pelayanan pemerintah harus komprehensif dan terpadu.
“Penyelenggaraan kearsipan nasional ini harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, bagian dari pelayanan kearsiapan sebagaimana amanah yang telah ditetapkan oleh UU Arsip Nasional. Maka penyelenggaraan pelayanan kearsipan di daerah harus mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai UU Arsip Nasional,” paparnya.
Ia menilai, administrasi serta kearsipan harus berseiring dan tertib karena layaknya dua sisi mata uang. Di mana hal ini termasuk bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good and Clean Governence.