Pj Wali Kota Kediri Zanariah Buka Harmoni Belajar, ASN Netral dalam Pilkada: Mitos atau Fakta

Pj Wali Kota Kediri Zanariah Buka Harmoni Belajar, ASN Netral dalam Pilkada: Mitos atau Fakta Pj Wali Kota Kediri Zanariah saat membuka kegiatan Harmoni Belajar. Foto: Ist.

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Webinar Harmoni Belajar, yang kali ini bertajuk ASN Netral Dalam Pilkada: Mitos atau Fakta. Webinar menampikan tiga narasumber yakni, Widyaiswara Ahli Utama M. Taufik, Widyaiswara Ahli Utama Mochammad Suluh, dan Ketua Bawaslu Yudi Agung Nugroho.

"ASN zaman sekarang tidak hanya sebuah profesi idaman, tetapi juga jadi pusat perhatian mulai dari gerak-gerik, tindak-tanduk hingga kompetensinya. Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalitas ASN juga semakin tinggi. Hal ini wajar karena ASN merupakan pelayan publik," ujar Pj Wali Kota Kediri Zanariah saat membuka webinar, Jumat (20/09/2024).

Hal ini selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.

"Undang-undang itu mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran terus menerus dengan sistem terintegrasi. Pengembangan kompetensi ini dilakukan dengan tujuan agar pengetahuan dan wawasan ASN tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan organisasi," terang Zanariah.

Pemkot Kediri melalui BKPSDM menyelenggarakan sistem pembelajaran secara masif dan fleksibel, yang dapat diikuti oleh seluruh ASN. sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Harmoni Belajar ini juga sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkot Kediri dan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Hal ini terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN terintegrasi (Corporate University) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pj Wali Kota Kediri menambahkan tema dalam Harmoni Belajar kali ini relevan dengan kondisi politik yang ada saat ini. Sebentar lagi Pilkada akan dilaksanakan secara serentak dan sebagai ASN harus mampu menjaga netralitas di tengah semarak pesta demokrasi.

"Saya berpesan Bapak Ibu senantiasa mawas diri. Masyarakat berhak menjadi CCTV dan mengkritisi jika ada potensi ketidaknetralan," imbuhnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin, Kepala OPD, dan diikuti seluruh ASN. (uji/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO