Ketua DPRD Surabaya Muchammad Machmud mendukung keinginanan Walikota. Sebab, pembangunan sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Sudah dua kali molor dari target penyelesaian. Mestinya Pasar Turi Baru rampung pada Februari 2014. Namun karena belum selesai, Pemerintah Kota (pemkot) memberikan perpanjanga waktu higga 10 April.
"Sebenarnya saya tidak ikut terlalu dalam, tetapi kalau itu molor terus, maka DPRD harus bersikap bahwa itu masuk (pedagang)," ucap Machmud.
Politisi asal Fraksi Demokrat ini menyarankan agar Pemkot Surabaya memberikan sanksi kepada investor. Pemberian sanksi ini bisa dilakukan bila pada bulan puasa para pedagang lama belum bisa masuk. Karena itu, investor harus melakukan beberapa langkah percepatan pembangunn untuk memenuhi keinginan Walikota Surabaya.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan karena Walikota selalu mendengarkan argumentasi dari investor. "Bukan melempem, ada argumentasi seperti ini dan itu, akhirnya diberi perpanjangan waktu, kalau Bu Wali meminta bulan puasa masuk, ya berarti sudah tidak ada perpanjangan lagi," tukas Machmud.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf saat sidak di Pasar Turi, Jumat (2/5) lalu mengatakan pembangunan fisik tampak dari luar progres pembangunannya sudah mencapai 90 persen. Tapi ternyata setelah ditinjau dari dalam, penyelesaian pembangunan jauh dari 80 persen. Itu artinya, pada bulan puasa ini kemungkinan besar belum bisa ditempati.
"Rolling door numpuk, tetapi pekerja yang mau masang tidak ada, artinya apa, jumlah pekerja terbatas," ujarnya.
Bahkan, Rusli menegaskan, tiga bulan ke depan Pasar Turi belum selesai.Meskipun para pekerja bekerja siang malam, Pasar Turi Baru tidak akan bisa beroperasi. "Kalau mendekati finish iya, tapi itu bukan berarti sudah selesai, hasil pekerjaannya dengan bekerja keras tiga bulan ke depan baru kelihatan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
