SURABAYA (bangsaonline) - Rencana penutupan Lokalisasi Dollly, tak dipungkiri didiringi beragam kepentingan. Bahkan, rencana ini kembali 'merenggangkan' hubungan antara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.
Kedua pimpinan di Kota Surabaya dikabarkan tidak satu suara terhadap rencana penutupan Lokalisasai Dolly. Di satu sisi Risma mendukung dan merencanakan penutupan, sementara di pihak Wisnu Sakti Buana masih merasa berat dan harus berfikir matang apabila lokalisasi akan ditutup. ditutup. Kondisi ini membuat masyarakat Surabaya bingung dalam bersikap.
Menyikapi perseteruan antarkedua pucuk pimpinan, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Surabaya meminta dua orang penting ini menyelesaikan konflik 'rumah tangganya' dulu agar masyarakat Surabaya tidak bingung.
"Pemerintah itu ibarat rumah tangga, kalau ada konflik mestinya mereka (Tri Rismaharini dan WS) selesaikan dululah, dari pada konflik di media itu kesannya tidak bagus," ujar ketua ISNU Surabaya, Rudhy Akhwady.
Menurutnya, ketidakharmonisan pimpinan akan berakibat buruk pada berlangsungnya proyek pembangunan kota. Penutupan Dolly harus dipikirkan matang-matang supaya tidak timbul kesan asal tutup.
Lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini menjadi denyut nadi perputaran ekonomi warga sekitar. Bila ditutup tanpa ada perencanaan yang matang dan detail, otomatis hanya akan menambah angka pengangguran di Surabaya.
Pasalnya, mereka yang selama ini menggantungkan hidup terhadap keberadaan Dolly akan kehilangan pendapatan. Ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga sekaligus pada pendidikan keluarga. Karenanya, pemkot Surabaya benar-benar harus mempersiapkan konsep yang matang akan dijadikan apa pasca Dolly ditutup.
ISNU mendukung penutupan Dolly dengan catatan Pemkot harus memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masah sampai tuntas.Pendampingan kepada para PSK dan mucikari tidak selesai saat Dolly ditutup. Justru tanggung jawab pemkot benar-benar diharapkan pasca penutupan. "Jangan sampai ditutup disini muncul tempat pelacuran di tempat lain," ujarnya.
Wakil Ketua ISNU Surabaya Yusuf Amrozi menambahkan, pemkot tidak hanya sekedar memberikan pesangon. Tetapi warga sekitar yang hidup dari keberadaan lokalisasi seperti tukang parkir, pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya harus dicarikan pekerjaan. "ISNNU mendorong pengusaha ikut bertanggung jawab, untuk alih profesi," tegasnya.
Yusuf pesimis dengan pembinaan pemkot bisa mengatasi masalah. Justru bisa jadi bila tidak dicarikan pekerjaan, para PSK dan mucikari hanya akan ngecer di tempat lain yang tidak bisa dikontrol pemerintah. "Artinya pemkot harus mengawal sampai kapanpun, jangan setelah ditutup tidak dikontrol, lokalisasi itu sudah bicara bisnis," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
