Pergeseran Tata Nilai dalam NU

Begitulah saya mendapat ceramah tentang “kultur dan tata nilai NU” sehingga saya bisa lulus cum laude bilamana diadakan satu ujian. Simpanlah kritik kamu itu, atau lemparkan ke tengah samudra hingga lenyap selama-lamanya. Unjukkan sikap “tawadhu” kepada pemimpin, tak peduli apapun yang dilakukan pemimpin itu. Itulah cara yang terbaik dan itulah cara yang paling selamat. Bikinlah kalbu pemimpin itu senantiasa girang gembira, itulah jalan terbaik yang tersedia bagimu. Sekarang saya menjadi bingung. Amat bingung! Orang yang justru jadi penasihat saya, orang yang senantiasa mencegah saya melakukan kritik terbuka, justru sekarang menjadi pengkritik yang paling keras terhadap diri DR. KH. Idham Chalid. Dan orang itu tak lain dan tak bukan dari KH. Saifuddin Zuhri sendiri! Bahkan bobot kritiknya jauh lebih keras dari yang biasa saya lakukan.

Rupanya dunia sudah terbalik sungsang, pikirku. Rupanya malam sudah menjadi siang dan siang menjadi malam. Sang wasit agung sudah turun sendiri ke lapangan dan menggiring bola hingga ke tiang gawang. Apalagi jadinya kalau bukan membikin saya terlongo-longo? Apa sesungguhnya sudah terjadi? Apa sekedar fatamorgana atau nyata senyata-nyatanya? Pening kepala saya.

Yang membikin saya lebih terlongo-longo adalah peristiwa belakangan ini. Bukan cuma KH. Saifuddin Zuhri yang turun langsung lancarkan dia punya misil kritik terhadap diri DR. KH. Idham Chalid, melainkan juga para ulama besar NU, saya ulang: para ulama besar NU! Bilamana NU itu dimisalkan sebagai perseroan terbatas, maka para ulama itu merupakan para pemegang saham istimewa yang kedudukannya tinggi di atas awan. Nah, apa komentar saya terhadap kejadian ini.

Kritik terbuka tampaknya sudah mulai membudaya. Kultur dan tata nilai yang selama ini dianggap amat mapan, dianggap tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan, sekarang sudah berubah bentuk. Sekarang sudah bergeser. Sudah bergerak mencari bentuk barunya. Apakah ini berkat perubahan tata nilai masyarakat itu sendiri? Apakah ini menjadi kemauannya sang evolusi sosial itu sendiri?

Apalagi kritik para alim ulama NU terhadap kepemimpinan DR. KH. Idham Chalid bukanlah kritik sembarang kritik, melainkan kritik yang berbobot berton-ton. Kritik itu sudah menggunakan “fiqh” sebagai barometer. Artinya, DR. KH. Idham Chalid oleh para alim ulama besar NU termasuk Rois Aam NU, dianggap sudah berbuat di luar pagar kaidah “fiqh”. Apa artinya jika seorang Ketua Umum Tanfidziyah NU sudah dianggap para alim ulama tidak lagi berpijak pada kaidah “fiqh”? Tak mampu saya bayangkan.

Sikap ini sudah dikemukakan secara blak-blakan oleh para alim ulama termasuk Rois Aam di depan Menteri Agama Alamsyah malam Jum‘at tanggal 4 Juni 1982 di Jakarta. Malam itu Menteri Agama mengundang para alim ulama yang terdiri dari KH. As‘ad Syamsul Arifin dari Situbondo, KH. Machrus Ali dari Kediri, KH. Ali Maksum dari Krapyak. Sesudah makan malam, mereka berbincang selama 1 jam 20 menit. Satu perbincangan yang lama dan intensif.

Tidak mudah menyimpulkan segala macam apa yang sedang terjadi di dalam tubuh NU ini. Tapi secara gampang-gampangan saja, bisalah saya katakan bahwa sedang terjadi pergeseran kultur dan tata nilai NU secara amat mendasar. Apa sebab secara mendasar? Karena baru kali ini terjadi seorang Ketua Umum Tanfidziyah berbeda pendapat dengan para alim ulama NU. Baru kali ini para alim ulama NU menganggap Ketua Umum Tanfidziyah (DR. KH. Idham Chalid) sudah tidak sejalan dengan kaidah “fiqh”.

Apa ujung cerita ini? Mana saya tahu! Yang jelas, ini bukanlah sekedar masalah rutin. Ini masalah amat mendasar yang menyangkut nilai-nilai dasar NU sendiri. Eksistensi rohaniah NU berada dalam taruhan. Bila organisasi yang namanya “Nahdlatul Ulama”, para ulamanya sudah bilang A dan Ketua Umum Tanfidziyah bilang B, hanya Tuhan saja yang tahu bagaimana menyelesaikan kemelut esensiil ini. Betul lho, saya tidak tahu.

Merdeka, 12 Juni 1982.

Mahbub Djunaidi, mantan ketua PBNU, pendiri PMII, ketua PWI Pusat era Soekarno, kolumnis dan wartawan handal sampai dijuluki pendekar pena.