Telusuri Penyebab Kelangkaan, F-PPP Jatim Minta Pemerintah Awasi Tata Niaga Minyak Goreng
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Didi Rosadi
Kamis, 17 Februari 2022 13:22 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur, Achmad Silahuddin, mengacungi jempol terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang gencar menggelar operasi pasar (OP) di berbagai titik di daerah. Langkah itu dinilai bisa meringankan konsumen di kalangan menengah bawah, khususnya pedagang kaki lima.
Namun, politikus PPP yang akrab disapa Gus Adi ini berharap gencarnya operasi minyak goreng yang dilakukan pemerintah juga diiringi dengan memperketat pengawasan tata niaganya.
BACA JUGA:
PPP Deklarasi Dukungan ke Dhito-Dewi, Gus Makmun: Kita Dukung untuk Kebermanfaatan NU
PPP Deklarasi Jihad untuk Pemenangan Khofifah-Emil, Berikut 5 Alasannya
Pilkada Pamekasan, PPP Jatim: Yang Sudah Komunikasi Gus Acing dan Kang Mamang
Kader PPP Jatim Teriakkan "Bang Sandi Presiden", Sandi: Amiin
"Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatur tata niaga minyak goreng. Pengawasan ditingkatkan untuk menindak apabila ada penimbunan minyak goreng dan distributor nakal yang memainkan harga eceran tertinggi atau HET," terang Silahuddin, Kamis (17/2).
Putra Bupati Jombang, Mundjidah Wahab itu menyayangkan selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar saja, padahal persoalannya bukan hanya itu.
"Seperti minyak goreng ini, perlu ditelusuri langkanya di mana. Apakah langkanya ada di sisi distributor, agen, atau di retail dan pengecer," jelas Adi.