Tekan Angka Kemiskinan, Anggota Fraksi PDIP Gresik Minta Rumah Warga Miskin Ditempel Stiker
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Syuhud
Sabtu, 19 Februari 2022 10:25 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD Gresik, Mega Bagus Saputra menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Mengacu data badan pusat statistik (BPJ) di tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik masih di atas Jawa Timur, bahkan nasional.
Hingga Maret 2021, angka kemiskinan secara nasional sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Sementara Jawa Timur pada bulan dan tahun sama sebesar 11,40%, atau sebanyak 4.572.730 jiwa warga Jatim yang berstatus miskin.
BACA JUGA:
Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
"Adapun Gresik pada bulan dan tahun sama angka kemiskinan mencapai 12,42% dari jumlah penduduk atau sekitar 1,3 juta jiwa lebih. Makanya, Kabupaten Gresik masuk kategori kemiskinan ekstrem," ucap Mega Bagus Saputra kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (19/2/2022).
"Fakta ini sangat memprihatikan. Gresik yang dikenal daerah kaya, kemiskinan lebih tinggi dari Jawa Timur bahkan nasional," imbuh dia.
Untuk itu, Bagus mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan terobosan untuk menekan angka kemiskinan. Ia mengusulkan gerakan penempelan stiker di rumah warga yang terdata miskin. Sehingga, bisa dipastikan warga dimaksud benar-benar miskin atau tidak.
"Kalau benar miskin ya wajib kiranya pemerintah membantu. Sebab, saya khawatir Gresik kemiskinan tinggi karena banyak warga yang mengaku ngaku miskin, padahal mereka kategori mampu," tutur Bagus.
Menurutnya, penempelan stiker di rumah warga miskin juga bagian dari verifikasi secara bersama, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat umum. Melalui penempelan stiker tersebut, harapannya penerima bantuan sosial (bansos) adalah benar-benar orang tidak mampu. Sehingga, bantuan yang diberikan juga tepat sasaran.
"Langkah ini harus juga ditempuh oleh pemerintah. Karena faktanya banyak unsur kesengajaan mereka ditidakmampukan oleh pemerintahan desa. Terlebih kalau sudah musim pemilihan kepala desa (pilkades) seperti saat ini. Semakin banyak warga yang menerima bansos, makin banyak tim sukses calon kepala desa," pungkasnya.
Merujuk data BPS, ada sejumlah variabel untuk mengukur masyarakat tergolong warga miskin. Di antaranya, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Artinya, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (hud/ns)