DPRD Gresik Siap Gelar LPJ Bupati Terakhir Masa Pemerintahan
Editor: Nisa/Revol
Wartawan: Syuhud
Senin, 13 April 2015 23:20 WIB
Saat ini, kata Nur Qolib berdasarkan data yang masuk di DPRD Gresik, di Gresik pada tahun 2015 angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, meski cenderung terus menurun. Pengangguran masih di kisaran 17.000 lebih. “Bupati harus terus lakukan terobosan dan inovasi cerdas untuk mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan di Kabupaten Gresik. Sebab, 2 hal itu merupakan salah satu parameter keberhasilan pemerintahan,” katanya.
Selain itu, sektor lain yang akan menjadi agenda DPRD untuk dikritisi dalam LPJ Bupati nanti adalah, program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti masih banyaknya proyek fisik dengan anggaran ratusan miliar yang belum tuntas dikerjakan.
Untuk sektor pendidikan terus mengalami perbaikan, meski masih ada riak-riak kecil yang mengeluhkan model pendidikan di Kabupaten Gresik, seperti masih munculnya berbagai macam tarikan ilegal di beberapa sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, juga terus mengalami peningkatan pelayanan cukup signifikan. Terlebih, pascaadanya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dimana, masyarakat sudah bisa mengakses maupun meminta pelayanan kesehatan, baik di tingkat desa seperti Ponkesdes, Pustu maupun tingkat kecamatan seperti Puskesmas. “Sudah sangat bagus, tapi tetap harus ditingkatkan model pelayanannya,” pintanya.
Untuk sektor kinerja di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Nur Qolib mengakui mengalami kemajuan cukup signifikan. Meski dia mengakui masih ada beberapa kepala SKPD yang belum bisa menjalankan tugas dengan baik.
Fenomena tersebut tambah Nur Qolib, juga pernah dijumpai oleh tim pansus LPJ APBD maupun LPJ pemerintahan pada tahun sebelumnya. Dimana, dalam klarifikasi penggunaan APBD antara pansus (panitia khusus) DPRD Gresik, dan eksekutif Pemkab Gresik, banyak kepala SKPD yang tidak bisa mejawab pertanyaan tim pansus.
“Kami berharap hal tersebut jangan kembali terulang. Karena mereka itu adalah pejabat sebagai pelayan publik yang dianggap mumpuni dan pintar,” pungkasnya.