Prodamas Kota Kediri Mulai Bermasalah, Dikeluhkan Tidak Transparan
Editor: Revol
Wartawan: Arif Kurniawan
Kamis, 16 April 2015 17:48 WIB
Sementara itu dirinya juga mengaku bingung dengan pengajuan yang dilakukan oleh RT nya karena tidak sesuai dengan kenyataanya.
“Pengajuannya meminta kursi dan satu tenda, namun ternyata saya akan diberi tiga tenda. Trus dipakai apa tenda sebanyak itu. Gudang penyimpanan tenda juga cuma cukup untuk satu tenda. Terus saya simpan dimana nanti kalau sudah datang. Ada indikasi permainan yang dilakukan oleh pemerintah agar mendapatkan untung, banyak RT di Kelurahan Burengan pada tahap pertama prodamas ini yang tidak sesuai,” keluh Sukari.
Terpisah, menurut keterangan Tri Widodo salah satu Ketua RW Kaliombo, ia mengatakan bahwa beberapa RT dikelurahan lain menghentikan kegiatan prodamas.
“Beberapa RT di Kelurahan Kauman dan Kampong Dalem, menghentikan kegiatan prodamas. Setahu saya, saat itu ada pertemuan RW setempat pada rabu malam. Kemudian beberapa RT di dua Kelurahan tersebut sepakat menghentikan program prodamas Karena mereka takut terjerat hukum,” kata Widodo saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (16/4).
Untuk diketahui, dalam nota perjanjian yang terlampir di Perwali no 40 dan perubahan no 52/2014, dalam BAB VI PASAL 7 AYAT 1&2 isinya adalah : 1) Apabila dlm penggunaan hibah terjadi penyimpangan yg menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA (dalam hal ini adalah RT)
(2) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara PIHAK KEDUA (RT) dan pihak lain, maka PIHAK KESATU (walikota/ Pemkot Kediri) tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.