Hadiri Bimtek KPK, Sekdaprov Jatim Tekankan Pentingnya Pencegahan Korupsi

Editor: Rohman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Rabu, 31 Agustus 2022 23:19 WIB

Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI, Aida Ratna Zulaiha, saat meresmikan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi. Kegiatan bertajuk 'Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas' ini digelar KPK.

Agenda tersebut dihadiri oleh BUMD dan seluruh anak perusahaannya. Mereka yang hadir merupakan manajemen pertama dan komisaris yang berjumlah sekitar 100 orang.

"Di Pemprov Jatim, kita punya Inspektorat sebagai auditor kita yang secara rutin melakukan pengawasan. Tapi itu tentu tidak cukup. Maka kami menyambut baik program pendidikan ini sebagai tindakan preventif," ujarnya, Rabu (31/8/2022).

Keterlibatan BUMD, kata Adhy, dinilai strategis karena merupakan bagian dari pemerintah. Yang mana, hal itu berkaitan erat dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

"Jadi kami sangat mendukung upaya-upaya untuk mencegah potensi kemungkinan penyimpanan yang terjadi. Karena kalau sudah terjadi penyimpangan, itu kami serahkan ke Biro Hukum. Kami tidak ada toleransi untuk pelaku. Tapi yang paling utama memang pencegahan," tuturnya.

Ia menekankan, Pemprov Jatim dan OPD terkait telah melakukan analisis kebutuhan sejak awal dan akan terus dilakukan pengendalian di lapangan sebelum bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi untuk mengidentifikasi jika sudah ada dugaan terhadap kasus tertentu.

Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan bahwa peserta Bimtek ini tidak hanya diikuti para manajemen dan komisaris BUMD, tetapi juga dari BUMN yang ada di Jatim.

"Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah strategis KPK dalam pendidikan (edukasi). Jadi untuk memberikan pemahaman atau penanaman nilai nilai integritas antikorupsi ke pelaku usaha," kata Ratna.

"Jadi pelaku usaha di beberapa Provinsi, sudah dijalankan, bahkan tidak hanya pada dunia pelaku usaha, tetapi juga Pemerintahan Provinsi maupun di Pusat di kementerian Lembaga," imbuhnya.

Ia menyebut tujuan bimtek ini dilaksanakan ialah masih ditemukannya kasus kasus tindak pidana korupsi, yang tidak hanya melibatkan unsur unsur penyelenggara negara, tetapi juga pelaku usaha.

"Karena kalau biasanya korupsi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau dunia usahaterkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan program program perijinan, itu semuanya melibatkan Pemerintahan," urai Ratna.

KPK kini tengah menggiatkan upaya preventif atau pencegahan, agar masyarakat khususnya mereka yang memiliki jabatan, tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini melibatkan 25 pasangan kepala OPD Jatim, dan saat ini waktunya para manajemen dan komisaris BUMD Jatim yang menerima Bimtek Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi. (dev/mar)