Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer, DPRD Tuban Wadul MenPAN-RB dan Menkes
Editor: Arief
Wartawan: Gunawan Wihandono
Kamis, 08 September 2022 22:12 WIB
Astuti mengkhawatirkan, kebijakan penghapusan tenaga honorer ini akan berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah, karena tenaga honorer selama ini banyak membantu kinerja pemkab.
"Saya berharap mereka menjadi prioritas CPNS atau PPPK," harapnya.
Lanjut Astuti, juga menanyakan tentang langkah strategis penyelesaian pegawai Non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK. Sedangkan, adanya larangan bagi Pegawai Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala Daerah untuk mengangkat pegawai Non ASN karena dianggap tidak melaksanakan kewajiban.
Selain itu, Astuti juga meminta agar pegawai honorer kesehatan di Puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan utama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut.
"Harus mengutamakan tenaga Non ASN yang sudah bekerja di puskesmas tersebut," pungkasnya.(Gun)