Pemkab Pasuruan Diminta Segera Tangani Kerusakan Infrastruktur

Editor: Rohman
Wartawan: Ahmad Habibi
Selasa, 13 September 2022 11:46 WIB

Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Pasuruan membahas P-APBD tahun 2022.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi atas pengantar nota keuangan P-APBD, Selasa (13/9/2022).

Dalam PU-nya, hampir seluruh fraksi menyoroti kerusakan pada infrastruktur di Kabupaten Pasuruan. Mulai dari kerusakan jalan, gedung sekolah, hingga lampu penerangan jalan umum (PJU). Menyikapi hal itu, dewan meminta pemerintah daerah setempat agar segera melakukan penanganan.

"Anggaran di R-APBD yang disiapkan pada sektor belanja daerah sebesar Rp255 miliar hendaknya direncanakan dengan baik, bisa tepat sasaran, dan tepat waktu agar tidak menjadi silpa. Juga soal penanganan Jembatan Ngepek yang terdampak bencana dan sampai sekarang belum dibenahi," kata Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugianto.

(Sugianto, Jubir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pasuruan)

Sektor urusan wajib, di antaranya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, tak luput dari sorotan F-PDIP, di mana ada kenaikan Rp22,4 miliar. Pemkab diminta memprioritaskan penanganan pemeliharaan rutin.

"Lalu bidang pendidikan, masih banyak SD rusak yang belum dibenahi. Bidang kesehatan ada kenaikan cukup besar, Rp84 miliar, perlu kejelasan secara detail, serta beberapa urusan wajib lainnya," paparnya menambahkan.

Kritikan disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Fauzi. Sejumlah masukan seperti penanganan lampu PJU di Kabupaten Pasuruan yang kurang maksimal, pupuk subsidi yang sulit didapat para petani imbas terbitnya Permentan No. 10/2022, serta dampak penyakit mulut dan kuku bagi peternak sapi.

"Apa langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membantu peternak yang terdampak penyakit PMK, mohon dijelaskan. Persoalan juga para nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Dari 10 SPBU yang ditunjuk pemerintah, hanya satu yang mau melayani mereka, yang lain terkesan abai, dan tidak mau melayani BBM subsidi untuk nelayan, mohon dinas terkait untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan," urai Fauzi.

Simak berita selengkapnya ...

1 2