Belasan Aktivis Soroti Program UHC Kabupaten Pasuruan, Dinilai Minim Persiapan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Kamis, 19 Januari 2023 21:02 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Belum genap dua pekan program di-launching, program universal health coverage (UHC) yang digagas Pemkab Pasuruan mendapat sorotan dari kalangan aktivis LSM yang tergabung dalam Format (forum komunitas masyarakat timur).
Mereka menilai program layanan kesehatan gratis tersebut masih minim sosialisasi. Selain itu, koordinasi lintas OPD untuk implementasi program tersebut juga dianggap masih lemah.
BACA JUGA:
Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, PKB Kembali Pegang Orang Nomor 1
Kinerja Buruk, Kepala Desa Kawisrejo Pasuruan Didesak Mundur
Tak Dukung Lingkungan Hidup, Lujeng Pertanyakan Visi 2 Paslon Pilbup Pasuruan 2024
Pemilik Kafe di Ruko Gempol 9 Keluhkan Pungutan Rp80 Ribu per Hari, Minta Pertanggungjawaban
Hal itu disampaikan Format saat hearing dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, dinas kesehatan, RSUD Bangil, dan BPJS Kesehatan, pada Kamis (19/1/2023).
Menurut Ketua Format, Ismail Makky, program yang menyedot anggaran miliaran rupiah tersebut minim persiapan dan terkesan dipaksakan.
"Kami memandang program UHC selain minim sosialisasi kepada masyarakat, juga sarat kepentingan bisnis dalam pelayanan kesehatan," tuturnya.
Seharusnya, kata Makky, OPD seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas terkait lainnya melakukan persiapan matang sebelum program tersebut diluncurkan. Hal itu terkait jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jaminan kesehatan, baik dari PBI APBN, PBI APBD, PPU, ataupun pekerja mandiri.
"Sehingga, bisa diketahui berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Sebab, program ini rentan terjadi tindak pidana korupsi dan mark up anggaran di sisi pembiayaan. Karena pembayaran menggunakan sistem klaim yang hanya ditangani tiga instansi, yakni RSUD Bangil, dinas kesehatan, dan BPJS kesehatan," jelas Makky.
Simak berita selengkapnya ...