FGD Bersama Syafiuddin, Rektor UTM Minta Presiden untuk Tidak Terlalu Sering Terbitkan Perppu

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Subaidah
Jumat, 20 Januari 2023 15:30 WIB

Suasana FGD yang digelar anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Penguatan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Fungsi Legislasi' di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Kamis (19/1/2023).

Menurut Rektor UTM, Safi, tema dalam agenda tersebut sangatlan penting, lantaran banyak peristiwa politik yang menggerus fungsi legislasi saat ini, terbukti dari seringnya presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ia menyebut, hal ini bisa mengurangi fungsi dari legislasi DPR.

“Saat ini relatif terlalu sering presiden menerbitkan Perrpu. Sehingga mengurangi fungsi legislasi dari DPR itu sendiri. Karena kalau kita kaji, praktiknya DPR hanya bisa menyetujui dan menolak bukan merevisi,” ujarnya.

Mengambil contoh lain, ia juga menyinggung adanya Perrpu No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. yang dianggap cacat prosedur. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi bersama DPR bisa memperbaiki prosedur pembentukannya melalui partisipasi publik.

“Namun dalam kondisi ini, presiden lebih memilih menerbitkan perrpu bukan revisi undang undang tersebut,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Safi berharap hasil FGD bersama Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo ini dapat menjadi modal materi Syafiuddin untuk disampaikan ke DPR RI.

“FGD ini penting dilakukan sebagai modal Syafiuddin, untuk dibawa ke kursi DPR pusat”, ungkapnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UTM, Yudi Widagdo Harimurti, menyebut DPR RI mengusulukan UU presiden, karena 7 lembaga negara lainnya memiliki UU tersendiri, hanya lembaga presiden yang tidak memiliki UU, sehingga perlu inisiatif DPR RI mengajukan UU lembaga presiden.

"DPR mengusulkan UU presiden, karena semua lembaga memiliki UU seperti DPR, MPR, MA dan lainnya, hanya lembaga presiden yang tidak memiliki UU, maka perlu lembaga DPR mengajukan UU," paparnya.

Sedangkan Wakil Rektor III, Mufarrijul Ikhwan, meminta penguatan UU investasi, yaitu untuk pengutan bagi investor nasional, sehingga kasus yang terjadi di kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawisi Utara dimana investor asing mengusaian saham sampai 66,72 persen, agar tidak terjadi di daerah lain.

Menanggapi hal itu, Syafiuddin mengaku siap menampung segala aspirasi dari para dosen Fakultas Hukum UTM.

“Banyak sekali masukan dan saran yang diberikan dari para dosen hukum saat ini. Ini tentunya, akan kami sampaikan nanti saat untuk di bahas sehingga bisa menjadi acuan dan referensi kita bersama tentang pentingnya fungsi legislasi anggota DPR,” pungkasnya. (ida/uzi/mar)

1 2 Tampilkan Semua