LPBHNU Siapkan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Tamu Resepsi Satu Abad NU
Editor: Siswanto
Wartawan: Mustain
Minggu, 05 Februari 2023 18:22 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Jemaah yang datang pada Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) disambut dengan beragam pelayanan. Diantaranya, konsultasi hukum gratis.
Layanan ini, disediakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), di area pameran pintu timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sejak Senin (7/2/2023) hingga Selasa, (7/2/2023).
BACA JUGA:
Polisi Ungkap Motif Pembunuhan di Jalan Cendrawasih Sidoarjo
Mimik Idayana dan Sodik Monata Kulineran di Sentra UMKM Alas Kuto Sidoarjo
Penasihat Hukum Terdakwa Kasus Pemotongan Insentif ASN BPPD Sidoarjo Minta Majelis Hakim Vonis Bebas
Jalani Sidang Perdana, Begini Dakwaan Jaksa KPK ke Bupati Sidoarjo Nonaktif
Ketua Panitia Pelaksana Konsultasi Hukum Gratis LPBHNU, Sudiro Husodo mengatakan, layanan Konsultasi Hukum Gratis ini akan dilaksanakan oleh sekitar 500 advokat dan paralegal yang berasal dari LPBHNU se-Indonesia. ”Ratusan advokat dan paralegal ini akan melayani jemaah yang berkonsultasi mengenai permasalahan hukum,” katanya, Minggu (5/2/2023).
Ia menyebut program layanan konsultasi hukum ini, memiliki visi dan misi, diantaranyaterwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang berkeadilan, beradab dan demokratis, dan terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara yang mudah untuk memperoleh dan menikmati keadilan hukum.
Sedangkan misinya, menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif.
Sudiro menambahkan, bantuan hukum merupakan hak asasi warga negara yang juga secara implisit diwajibkan berdasarkan institusi. Dalam berbagai instrumen HAM internasional, khususnya dalam International Covenant in Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas sejumlah jaminan yang berkaitan dengan bantuan hukum.
Simak berita selengkapnya ...