Pemkab Pasuruan Dinilai Setengah Hati Wujudkan ODF, Lujeng: OPD Terkesan Jalan Sendiri-Sendiri
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Minggu, 19 Februari 2023 03:32 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Berdasarkan data dari Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan pada rapat musrenbang tahun 2023, hanya 2 dari 24 Kecamatan yang dinyatakan open defecation free (ODF) atau bebas dari buang air besar (BAB) sembarangan. Yakni Kecamatan Tutur dan Tosari.
Buruknya penataan sanitasi lingkungan yang kurang sehat tersebut mendapat kritikan dari pemerhati lingkungan, Lujeng Sudharto. Ia menilai Pemkab Pasuruan masih setengah-setengah dalam mewujudkan ODF. Kata dia, hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya desa yang masih belum bebas BAB sembarangan
BACA JUGA:
Pemkab Pasuruan Kibarkan Bendera Merah Putih Tak Layak saat HUT ke-79 RI, Kok Bisa?
Rangkaian Upacara 17 Agustus di Pasuruan Lebih Meriah Dibanding Tahun Sebelumnya
Sekda Kabupaten Pasuruan Diusulkan Sebagai Calon Pj. Bupati
Bea Cukai Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Senilai Rp10 Miliar Lebih
"Penanganan ODF masih parsial dan dinas-dinas terkait terkesan jalan sendiri-sendiri. Dampaknya, capaian kurang maksimal," tuturnya.
Ia mengungkapkan, dukungan anggaran dari Pemkab Pasuruan dalam menangani masyarakat yang masih BAB sembarangan tiap tahun relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah warga Pasuruan yang belum memiliki jamban. Karena itu, target mewujudkan Kabupaten Pasuruan ODF juga lamban.
Ia mencontohkan pada tahun 2022, jamban sehat yang dibangun hanya 1.000 unit. Sementara tahun 2023 ini rencananya 1.230 unit. Padahal, warga Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jamban lebih dari 45 ribu.
Karena itu, Lujeng menyarankan agar Pemkab Pasuruan memprioritaskan desa-desa yang secara persentase masyarakatnya masih banyak yang BAB sembarangan. Namun, penananganannya juga harus dilakukan secara komprehensif.
"Artinya semua OPD, bappelitbangda, dinas kesehatan, DKBPP, dan dinas perkim melakukan pendataan dan perencanaan sehingga target yang dicanangkan bisa dipantau," katanya.
"Selain itu, ada upaya melibatkan pihak swasta, perusahaan, serta dukungan dari masing-masing desa apakah melakukan kolaborasi anggaran. Kalau hanya mengandalkan dana APBD ataupun dana pusat tidak akan maksimal, butuh peran serta semua pihak," jelasnya. (bib/par/rev)