LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022, DPRD Gresik Beri 4 Rekomendasi ke Bupati
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Syuhud
Sabtu, 29 April 2023 16:34 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022, Sabtu (29/4/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, didampingi Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan, dihadiri langsung Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BACA JUGA:
Otak Perampokan Disertai Pembunuhan Agen BRILink di Gresik Belum Tertangkap
Kajari Gresik Sebut Sisa Anggaran CSR dari Perusahaan di Desa Roomo Tembus Rp11 Miliar
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Korupsi Hibah UMKM Gresik, Direktur YLBH FT Pertanyakan Status Siska dan Joko
Ahmad Nurhamim yang didaulat sebagai juru bicara (jubir) DPRD Gresik membacakan rekomendasi. Ada empat rekomendasi yang diberikan DPRD Gresik kepada bupati atas LKPJ akhir tahun anggaran 2022.
"Setelah rampungnya pembahasan LKPJ bupati akhir tahun anggaran 2022, DPRD Gresik memberikan empat rekomendasi," ujarnya.
Adapun 4 rekomendasi dimaksud yakni peningkatan indeks pelayanan publik, penggalian potensi pendapatan daerah, perencanaan pembangunan infrastruktur dan inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk rekomendasi infrastruktur sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026," tuturnya.
Menurut dia, keempat rekomendasi itu merupakan evaluasi kinerja bupati di tahun anggaran 2022 yang dilakukan tim anggaran (timang) Pemkab Gresik, badan anggaran (banggar) DPRD dan empat Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dengan OPD dan instansi mitra kerja.
Lebih jauh Nurhamim menyatakan, dalam LKPJ ini DPRD Gresik juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikelolah pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan benefit (keuntungan dan pendapatan).
Karena itu, ia minta BUMD atau perusahan daerah (PD) yang dimiliki Pemkab Gresik, yakni PT Gresik Migas, Perumda Giri Tirta Gresik, dan PD Bank Gresik harus terus berinovasi dalam menjalankan kinerja.
"PD maupun BUMD Pemkab Gresik harus ada inovasi supaya benefit atau pendapatannya meningkat, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) naik," pintanya.
Ia juga menyinggung soal mal pelayanan publik (MPP). Ia meminta MPP ditempatkan di lokasi strategis agar masyarakat yang memanfaatkan mal untuk perizinanan maupun urusan administrasi bisa muda terjangkau.
Sementara itu, Bupati Gresik mengaku mengapresiasi empat rekomendasi dari DPRD atas LKPJ akhir tahun anggaran 2022.
Salah satunya, masih rendahnya potensi pelayanan publik serta rendahnya capaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB2P) pada pelayanan keuangan daerah.
"Terkait masih rendahnya capaian PBB2P, saat ini kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) sudah dilakukan sosialisasi. Sasarannya bukan lahan pertanian dan perikanan. Tapi difokuskan ke lahan industri, niaga, dan perdagangan. Ini menjadi catatan kami,” katanya.
Sementara rekomendasi soal infrastruktur, ia mengakui banyak keluhan masyarakat soal kerusakan jalan. Karena itu, pada tahun 2023 ini tengah gencar dilakukan perbaikan.
Atas rekomendasi itu, bupati minta kepada Kepala OPD agar segera menindaklanjuti.
"Empat rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi evaluasi kami. Untuk kedepannya agar OPD meningkatkan kinerjanya," tutupnya. (hud/mar)