Kemenkumham-Pemprov Jatim Jajaki Penyelesaian Kasus TPPO
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Catur Andy Erlambang
Selasa, 27 Juni 2023 14:44 WIB
"Dulu kita mengenal trafficking in person, sekarang sudah lebih sistematis dan korbannya melibatkan sekelompok orang, hal ini yang harus diantisipasi," terang Khofifah.
Senada dengan Imam, Khofifah mengatakan bahwa perlu keterlibatan banyak pihak untuk mengurai benang persoalan TPPO.
"Ke depan sepertinya kita perlu ada FGD yang melibatkan stakeholder terkait, tujuannya untuk identifikasi dan kanalisasi masalah serta menyiapkan action plan bersama untuk pencegahan TPPO," usul Gubernur.
Usul ini muncul karena sebelumnya Pemprov juga telah menggelar FGD untuk masalah pertambangan dan perlintasan sebidang kereta api. Dan terbukti konkrit menyelesaikan masalah yang ada.
"TPPO ini masalah internasional, jadi lebih complicated, saya kira perlu pembahasan lebih komprehensif," urainya.
Khofifah mengapresiasi program Imigrasi Madiun yang membuat inovasi Desa Binaan Imigrasi. Salah satu tujuannya agar terjalin kerja sama dengan desa di Kabupaten Madiun sebagai Desa Binaan Imigrasi.
"Desa binaan di Madiun itu bagus sekali. Karena akan menjadi pelayanan pro aktif yang menjangkau langsung masyarakat di pedesaan," pujinya.
Selain TPPO, gubernur perempuan pertama di Jatim itu memberikan atensi khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, anak sebisa mungkin mendapatkan pendampingan lebih.
"Hal ini juga harus diantisipasi, misalnya ada kerjasama dengan RSJ Menur untuk mengidentifikasi masalah anak. Sehingga anak tidak sampai berhadapan dengan hukum," tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula Kadiv Administrasi Saefur Rochim, Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo, Kadiv Keimigrasian Hendro Tri Prasetyo serta Kabid Pelayanan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Sementara dari Pemprov hadir Asisten I Benny Sampirwanto, Kepala Disnaker Himawan Estu Bagijo, Kepala Satpol PP Muhamad Hadi Wawan Guntoro dan Karo Hukum Lilik Pudjiastuti. (cat/mar)
sumber : Humas Kemenkumham Jatim