Skenario DPRD Gresik Tekan Angka Defisit APBD 2023, Kepras Anggaran hingga Hutang ke Bank
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Syuhud
Kamis, 03 Agustus 2023 15:00 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik tengah melakukan sejumlah skenario untuk menekan angka defisit (berkurang), dan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun ini, seperti mengurangi (mengepras) anggaran belanja di sejumlah OPD hingga berhutang ke bank.
"Beberapa simulasi yang coba dilakukan dalam rangka menata kembali postur dan struktur APBD 2023 untuk menyikapi defisit," kata Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Kamis (3/8/2023).
BACA JUGA:
Otak Perampokan Disertai Pembunuhan Agen BRILink di Gresik Belum Tertangkap
Kajari Gresik Sebut Sisa Anggaran CSR dari Perusahaan di Desa Roomo Tembus Rp11 Miliar
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Ia mengungkapkan, kekurangan pendapatan pada APBD Gresik tahun 2023 untuk bisa membiayai seluruh belanja yang sudah diagendakan tahun ini kisaran Rp600 miliar lebih. Untuk menutup defisit setengah triliun lebih itu, kata Qodir, DPRD Gresik telah meminta Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik untuk membuat sejumlah skema.
Antara lain, mengepras (efesiensi) belanja pada kegiatan di masing-masing OPD, atau istilahnya mengencangkan ikat pinggang, merubah beberapa belanja pada kegiatan yang belum dimulai, dan masih belum terlalu urgent, sehingga bisa ditunda tahun depan.
"Kami juga tawarkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), silahkan dikaji oleh tim anggaran daerah untuk berhutang ke bank untuk pembiayaan," tutur Ketua DPC PKB Gresik ini.
Lebih jauh Qodir menyatakan, untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD), DPRD juga menawarkan sejumlah sektor objek PAD untuk digarap.
"Kta akan coba tawarkan kembali di beberapa sektor pendapatan yang menurut kami bisa di-up (diangkat). Antara lain, potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), karena ada ratusan hektar lahan, bahkan mungkin yaa ribuan hektar," terangnya.
Simak berita selengkapnya ...