Tarikan Buku Paket di SDN Indro Gresik, Ketua Komisi IV: Dispendik Harus Menganggarkan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Senin, 07 Agustus 2023 19:32 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mohammad meminta SDN 19 Indro mengembalikan uang tarikan kepada wali murid dengan dalih untuk pembelian buku paket.
Hal itu menyikapi demo yang dilakukan wali murid ke UPT SDN tersebut di Jalan Kapten Darmo Sugondo XII/50, Desa Indro, Kecamatan Kebomas.
BACA JUGA:
Kecelakaan Maut di Tol Kebomas, Rombongan Pengantin Ditabrak Truk Trailer, Elf tak Berbentuk
Pria di Gresik Nekat Akhiri Hidup dengan Gantung Diri Sambil Disiarkan di Facebook
DPRD Gresik Dalami Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Melalui Banggar dan AKD
Adu Banteng dengan Toyota Innova, Pengendara Motor di Gresik Tewas
"Pokonya uangnya (tarikan) harus dikembalikan ke wali murid," ucap Mohammad kepada BANGSAONLINE.com, Senin (7/8/2023).
Ia mengatakan komisi IV telah turun untuk menindaklanjuti temuan itu. Hasilnya, pihak sekolah menarik Rp1.093.000 terhadap siswa kelas 1 untuk beberapa paket kebutuhan sekolah.
Yakni paket 1 terdiri untuk pembelian atribut, seragam, kerudung, buku halus, dan buku tulis seharga Rp400.000. Selanjutnya, paket 2 seharga Rp130.000 dan paket 3 seharga Rp563.000.
Sedangkan untuk kewajiban pembayaran buku merdeka belajar setiap kelas berbeda. Untuk kelas 1 Rp563.000, kelas 2 Rp606.000, dan kelas 3 Rp500.000. Adapun untuk kelas 4 Rp812.000, kelas 5 Rp843.000, dan kelas 6 Rp 583.000.
"Semua tarikan yang tidak dibenarkan kami minta dikembalikan ke siswa (wali murid)," terang anggota fraksi PKB ini.
Sebagai gatinya, Mohammad meminta dinas pendidikan menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti buku.
"Sebab kurikulum merdeka belajar itu program pemerintah. Makanya, dinas terkait harus menyiapkan anggarannya sebagai kosekuensi program," jelasnya.
Mohammad menjelaskan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, komisi IV telah memasukkan anggaran program kurikulum merdeka belajar.