Pemakzulan Jokowi Menggema, Komposisi DPR RI: 314 Kursi Vs 261 Kursi
Editor: MMA
Selasa, 24 Oktober 2023 08:00 WIB
"Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia, profesor doktor dan berpengalaman dua tahun. Dua tahun kok berpengalaman," sambungnya dikutip CNN.
Para ahli tata negara, ulama, ahli hukum, budayawan, seminan, pakar politik, akademisi, dan pengamat, tak terhitung jumlahnya yang menentang sikap politik Jokowi. Terutama karena mencawapreskan Gibran. Sikap para ahli dan ulama itu bisa dirumuskan dalam pernyataan Rocky Gerung:
“Sebagai kepala keluarga Jokowi baik. Tapi sebagai kepala negara Jokowi sangat buruk,” kata pengamat politik dan ahli filsafat yang memag sangat rajin mengeritik Jokowi itu.
Kekecewaan publik terus meluas. Di media sosial muncul berbagai protes dan juga meme yang beragama. Bahkan akun Twitter Gibran diserbu warganet. Mereka menyarankan agar Walikota Solo itu jangan tergoda, jangan mau dicawapreskan karena, baik usia maupun pemikirannya, belum matang. Mereka yang mengaku pendukung Gibran itu secara baik-baik menyarankan agar Gibran matang secara alami.
Tapi Jokowi dan Gibran cuek bebek. Kini secara sayup-sayup mulai terdengar isu impeachment. Baik kepada Jokowi sebagai presiden maupun Gibran sebagai walikota. Isu pemakzulan Presiden Jokowi itu menggema bukan semata karena Jokowi dianggap merusak tata kelola negara dan demokrasi tapi juga karena para elit parpol yang tidak mengusung Prabowo-Gibran khawatir menjadi korban praktik ketidakadilan dalam pilpres 2024. Alasannya, Jokowi sebagai presiden masih mengendalikan berbagai institusi negara, termasuk institusi Polri dan TNI. Belum lagi para Pjs gubernur dan bupati serta walikota.
Tapi bisakah Jokowi diimpeachment atau dimakzulkan? Bukankah para anggota DPR RI terdiri dari berbagai latar belakang partai yang orientasi politiknya – terutama Pilpres – berbeda-beda?
Dalam politik tak ada istilah tidak mungkin. Semua bisa terjadi, termasuk impeachment Presiden Jokowi.
Kita bisa memetakan orientasi politik parpol dalam pilpres pada dua kategori.
Pertama, kategori Capres-Cawapres yang dudukung Jokowi. Dalam kategori ini adalah capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran.
Pasangan Prabowo-Gibran diusung Partai Gerindra yang memiliki 78 kursi di DPR RI. Prabowo-Gibran juga diusung Partai Golkar (85 kursi), Partai Demokrat (54 kursi) dan PAN (44 kursi). Total 261 kursi.
Kedua, kategori Capres-Cawapres yang tidak didukung Jokowi. Yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
AMIN – singkatan pasangan Anies dan Muhaimin - diusung oleh Nasdem yang memiliki 59 kursi di DPR RI. Selain Nasdem, AMIN juga diusung oleh PKB (58 kursi) dan PKS (50 kursi di parlemen). Total 167 kursi DPR RI.
Sementara pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan yang memiiki 128 kursi di DPR RI. Pasangan ini juga diusung PPP yang memiliki 19 kursi DPR RI. Total 147 kursi DPR RI.
Total kursi Capres-Cawapres yang tidak didukung Jokowi 314 kursi DPR RI. Memang dari partai pengusung capres-cawapres yang tidak didukung Jokowi belum tentu punya nyali, kecuali Nasdem, PKS dan PDIP. Tapi jika membayangkan kemungkinan mereka jadi korban ketidakadilan pada Pemilu 2024 niscaya mereka bangkit. Harus diingat, sikap Jokowi mendukung Prabowo-Gibran itu sendiri sejatinya sudah masuk kategori ketidakadilan. Karena seorang presiden harus netral dan obyektif dalam Pilpres.
Walhasil, secara matematika politik Presiden Jokowi sangat mungkin untuk diipeachment. Karena jumlah anggota DPR RI yang pro Jokowi hanya 261 kursi DPR. Sebaliknya, jumlah anggota DPR RI yang kemungkinan kontra Jokowi sebesar 314 kursi DPR RI.
Wallahua’lam bisshawab.