Jelang Pemilu 2024, PWI Kediri Gelar Dialog Komparatif Bersama Anggota KPU Jawa Timur dan Ahli Pers
Editor: Sigit Endra
Wartawan: Muji Harjita
Selasa, 14 November 2023 14:29 WIB
Khusus untuk pengawalan pemilu, lanjutnya, ini memang sangat penting untuk dilakukan. Karena pemilu merupakan perhelatan besar, maka pers harus kritis dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Pers harus kritis terhadap semua tahapan. Harus kritis memberi koreksi, harapannya semuanya bisa terselenggara dengan benar secara bermartabat, sehingga nanti pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintah yang juga bermartabat," ucapnya.
Menurut Lutfi, dalam pemilu legislatif, mestinya, ada satu lagi tahapan yaitu tahapan untuk memastikan bahwa setiap caleg adalah orang yang benar-benar kredibel, yaitu melalui ukuran semacam sertifikasi.
"Jadi setiap calon yang akan dicalegkan oleh partai politik, sebelum ditetapkan oleh KPU, saya kira perlu ada semacam sertifikasi secara nasional. Penyelenggaranya bisa perguruan tinggi terdekat. Saya kira bila (sertifikasi) ini dilakukan, maka rakyat tidak perlu dirugikan," katanya.
Selama ini, lanjut dia, parpol itu cenderung memilih calon yang kuat logistiknya. Padahal secara kemampuan, tidak memenuhi persyaratan.
Sedangkan, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, menjelaskan bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali pada 2019. Sementara penyelenggaraan pemilihan (pilkada) serentak pertama kali di masa pandemi pada 2020.
Untuk tahapan Pemilu 2024 ini, lanjut Gogot, sudah masuk tahapan pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Gogot berharap, agar semua tahapan Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, maka peran pers dalam mengawal Pemilu 2024 harus diintensifkan. (uji/git).