Entaskan Kemiskinan, Wakil Bupati Gresik Minta PKH Tepat Sasaran
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Syuhud
Jumat, 26 Januari 2024 17:30 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah meminta penyaluran program keluarga harapan (PKH) tepat sasaran. Pasalnya, selain untuk membantu warga kurang mampu, PKH juga untuk mengurangi angka kemiskinan.
Hal tersebut diungkapkan Wabup Gresik ketika membuka rapat koordinasi dan rekonsiliasi PKH inklusif tahun 2023, serta rapat rencana kerja Dinas Sosial (Dinsos) Gresik tahun 2024, Jumat (26/1/2024).
BACA JUGA:
Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Lepas Ekspor 36,28 Ton Copper Foil PT Hailiang ke China, ini Harapan Bupati Gresik
Pesan Wakil Bupati Gresik saat Hadiri Job Fair di SMK Asa'adah
Peringati Rebo Wekasan, Warga Suci Gresik Kirab Tumpeng Agung
Di hadapan 131 pendamping PKH, 18 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan 20 anggota tanggap bencana (Tagana), ia menyebut PKH memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat di Kota Gresik.
"10 tahun terakhir, angka kemiskinan terendah di tahun 2023 yakni 10 persen di Kabupaten Gresik. Kita harus terus bekerja keras dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik," tuturnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Gresik saat ini tertinggi di Jawa Timur sehingga menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang luar biasa. Untuk itu, Aminatun berharap PKH benar-benar menciptakan keluarga yang produktif.
"Pilar-pilar sosial juga harus memberikan motivasi kepada keluarga penerima. Perkuat koordinasi agar program kegiatan berjalan tepat sasaran," tutur perempuan yang karib disapa Ning Min tersebut.
Menurut dia, tantangan terkait data menjadi fokus untuk terus bekerja nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya kolaborasi dan konvergensi antara dinsos, BPS, dengan para pendamping sosial.
"Hal ini akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyaluran PKH," katanya.
Wabup menambahkan, tahun ini beberapa program Pemkab Gresik akan difokuskan ke Pulau Bawean, salah satunya rumah tidak layak huni. Hal itu perlu menjadi perhatian dengan selalu bersinergi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
"Semoga melalui program PKH yang merupakan tanggung jawab kita bersama dapat menjawab target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Gresik, Umi Khoiroh, mengatakan bahwa dalam penanganan penanggulangan kemiskinan beberapa program menjadi fokus pemerintah. Antara lain membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
"Ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Di mana program teknisnya, salah satunya adalah melalui pelaksanaan program keluarga harapan," paparnya.
Ia mengajak tagana sebagai pembantu dalam pembuatan dapur umum dan penyaluran bantuan makanan dalam penanganan kebencanaan. Selain itu, lembaga kesejahteraan sosial yang secara khusus menangani permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan TKS.
"Melalui rakor dan rekonsiliasi ini diharapkan membantu permasalahan, mulai dari penemuan hingga penanganan masalah sosial sejak dini dapat segera ditanggulangi," ucapnya. (hud/mar)