Dikunjungi Dirjen HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim Komitmen Laksanakan P5HAM
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Catur Andy Erlambang
Kamis, 25 April 2024 18:21 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim menyambut positif kunjungan Dirjen HAM, Dhahana Adi, Rabu (25/4/2024). Instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu berkomitmen untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM).
"Kami bersama pemerintah daerah telah melaksanakan P5HAM sesuai amanah undang-undang," kata Heni.
BACA JUGA:
Bertemu Menkumham, Kakanwil Kemenkumham Jatim Laporkan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
200 Calon Notaris Jatim Ikuti Tes Kompetensi Berbasis CAT
Masyarakat Harus Tahu Balai Harta Peninggalan!
Paradigma Baru Corporate University, Kanwil Kemenkumham Jatim Dorong Jajarannya Jadi Aktor Utama
Selain menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional HAM, Heni menjelaskan bahwa pihaknya juga mendorong jajarannya, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM.
"Yakni dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim, serta lima OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan P2HAM sebulan yang lalu," urai Heni.
Terkait strategi penyelesaian dugaan Pelanggaran HAM, ia juga mengatakan bahwa pihaknya melaksanakannya dengan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal.
"Sehingga telah terbentuk 63 Pos Pengaduan HAM di seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, baik di lapas, rutan, kantor imigrasi hingga rupbasan," tuturnya.
Untuk memotivasi pemerintah daerah agar meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan P5HAM, terdapat 12 kabupaten/kota di Jawa Timur yang memperoleh predikat 'Peduli HAM.'
"Tentunya pada tahun 2024 ini kami harapkan seluruh kabupaten/kota di Jatim memperoleh predikat Peduli HAM," ucap Heni.
Sementara itu, Dhahana menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan P5HAM, perlu keterlibatan seluruh stakeholder. Untuk itu, pihaknya juga menggandeng kementerian terkait seperti Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah dalam P5HAM.
"Ketika pemda bergerak, maka kampanye kita untuk menyemarakkan HAM bisa semakin masif dan menjadi agenda publik yang strategis," katanya. (cat/mar)
sumber : Humas Kemenkumham Jatim