Dukung Roadshow Bus KPK 2024, Pj Gubernur Jatim: Sosialisasikan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Editor: Arief Rahardjo
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Kamis, 13 Juni 2024 18:36 WIB
Terkait SPI, Adhy mengatakan, alat ukur yang objektif SPI, berperan untuk memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi, yang dilakukan pemerintah daerah.
Pj. Gubernur Adhy menyebut, saat ini, Indeks SPI rata-rata Jatim 2023, sebesar 75,3. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu 70,9.
Sedangkan, skor dimensi komponen internalnya, yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas nilai 84,5 pengelolaan anggaran dengan nilai 86,2 dan pengelolaan PBJ dengan nilai 89,5.
Lalu, pengelolaan SDM nilai 76,1 perdagangan pengaruh dengan nilai 74,9 serta sosialisasi anti korupsi dengan nilai 67,8.
Dalam mengelola dan pengawasan anggaran, lanjut Adhy, Jatim membutuhkan dukungan dan support, serta bimbingan dari KPK RI, untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak mengatakan, pemberantasan korupsi sangat penting di negeri ini. Sebab, korupsi sendiri menjadi persoalan bersama. Bahkan, menjadi darurat perang pada era Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.
Johanis menjelaskan, penyebab utama korupsi salah satunya adalah integritas. Integritas sendiri adalah sikap atau kepribadian sesuai etika agama, peraturan perundangan undangan.
Dalam Roadshow Bus KPK 2024 di Jatim, Johanis mengatakan, didalamnya terdapat adanya infrastruktur IT, Komputer yang dilengkapi informasi sampai pendidikan anti korupsi yang diperuntukkan kepada masyarakat terlebih anak usia sekolah.
Ia berharap Bus KPK ini, bisa dikunjungi masyarakat hingga anak sekolah, agar mendapatkan arahan, bimbingan dan pendidikan antikorupsi.
"Mereka yang masuk diberikan arahan bimbingan dan latar belakang pendidikan anti korupsi. Melalui Bus KPK ini, pengetahuan anti korupsi bisa diperoleh sejak dini ketika duduk dibangku sekolah,” ujarnya
"Kalau anak sekolah ini memahami pendidikan korupsi sejak dini maka budaya seperti mencontek dan perbuatan tidak baik bisa dihindarkan," lanjutnya.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pj. Gubernur Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Asisten Administrasi Umum, Ka. Inspektorat, Sekretaris DPRD Jatim dan Ka. Bappeda Prov. Jatim. Yang mana penandatanganan ini disaksikan oleh pimpinan KPK RI. (dev/rif)