Ukur Capaian Intervensi Serentak Penanganan Stunting, Pemkot Kediri Gelar Monev Bareng TPPS
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Muji Harjita
Kamis, 04 Juli 2024 21:32 WIB
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Sekdakot Kediri, Bagus Alit, memimpin langsung monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting, Rabu (3/7/2024). Agenda tersebut mengundang seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Kediri.
Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka mengetahui hasil capaian pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Kediri yang telah dilakukan selama Juni 2024, sekaligus menindaklanjuti surat edaran Kemendagri tentang pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting.
BACA JUGA:
Kembangkan Kompetensi ASN, Pemkot Kediri Kembali Gelar Harmoni Belajar Seri II
3 Sekolah Raih Penghargaan Adiwiyata, Pj Wali Kota Kediri Berharap Jadi Motivasi
Sekdakot Kediri Sambut Kedatangan Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya
Percepat Transformasi Digital, Sekda Kota Kediri Tekankan Pentingnya Kerjasama Kolaborasi Tenaga IT
Dalam arahannya, Bagus Alit didampingi Kepala DP3AP2KB serta Sekretaris Bappeda, mengatakan pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama untuk penanganan stunting di Kota Tahu.
"Jika kita memiliki komitmen yang sama dan kuat, maka dalam hal penanganan stunting ini tidak akan sulit. Jangan ada egosektoral dan semua harus memiliki niat dan tujuan yang sama bahwa penanganan stunting di Kota Kediri harus dilakukan lebih serius," paparnya.
Disebutkan pula kegiatan pendukung yang telah dilakukan Pemkot Kediri, sekaligus kendala yang dihadapi dalam melakukan intervensi serentak pencegahan stunting. Bagus sekaligus memastikan '10 PASTI' yakni program strategis yang telah dirumuskan pemerintah dalam intervensi serentak penanganan stunting bisa dilaksanakan secara optimal oleh OPD terkait.
Program ini mencakup memastikan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil dan balita, memastikan alat antropometri tersedia di posyandu, memastikan kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran, dan memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan Kesehatan.