Pemprov Jatim Sabet Paritrana Award 2024 Kategori Terbaik Inovasi se-Jawa-Bali
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Kamis, 12 September 2024 16:11 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim berhasil meraih Paritrana Award 2024 sebagai Provinsi Terbaik Inovasi Zona Jawa Bali. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, kepada Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Pemprov Jatim dinilai berhasil melakukan inovasi dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Adhy mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti komitmen pihaknya untuk terus memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga terwujud universal coverage untuk para pekerja di Jawa Timur.
BACA JUGA:
Upayakan SDI dan Data Berkualitas, Pemkot Kediri dan BPS Kembali Gelar Pembinaan Statistik Sektoral
Siang-Malam, Plt Bupati Sidoarjo Sisir Warga yang Butuh Bantuan
Pilar Sosial di Jawa Timur Memiliki Peran Besar dalam Pengentasan Kemiskinan
Fesyar Regional Jawa 2024, Adhy Karyono Sebut Jatim Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional
"Alhamdulillah Jatim mendapat penghargaan Paritrana Award 2024. Ini menjadi bukti komitmen yang sudah kami tunjukkan untuk bisa memberikan perlindungan yang maksimal pada tenaga kerja di Jatim," ucapnya.
"Tentunya dengan penghargaan ini kita menjadi lebih termotivasi lagi bahwa negara harus memberikan perlindungan secara penuh untuk menuju universal coverage di bidang ketenagakerjaan. Ini juga bagian penting dalam rangka upaya kita menahan laju atau mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim," imbuhnya.
Ia menyebut, salah satu upaya dalam mewujudkan universal coverage adalah melalui optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
"Optimalisasi DBHCHT ini menjadi bagian dalam upaya kita dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jatim kepada para petani tembakau dan pekerja rentan. Sehingga target universal coverage diharapakan bisa segera terwujud," paparnya.
Kebijakan optimalisasi DBHCHT ini tidak dapat dilakukan oleh provinsi lain di zona Jawa-Bali. Hasilnya, sebanyak 21 kab/kota di Jatim merealisasikan DBHCHT untuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dengan total tenaga kerja sebesar 211.353 orang.
"Program DBHCHT ini kami harap manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas terutama pekerja. Tentunya dengan optimalisasi DBHCHT ini sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan semakin turun," kada Adhy.
Tidak hanya itu, ia juga terus mendorong bupati, wali kota di Jawa Timur untuk meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya. Apabila ada daerah yang sumber pendanaannya terbatas, bisa dilakukan dengan alternatif pendanaan yang lain.
"Kemudian kita juga mengajak bupati/walikota untuk bisa memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjaannya baik di internal pemerintahan maupun juga di luar pemerintahan. Yang terbaru salah satunya adalah kita memberikan perlindungan kepada para relawan seperti Tagana," ujarnya.
Simak berita selengkapnya ...