Wujudkan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, Pemkot Kediri Ikuti Rakor Kemendagri
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Muji Harjita
Kamis, 19 September 2024 10:22 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia secara daring, Rabu (18/9/2024) kemarin. Termasuk Pemerintah Kota Kediri turut serta dalam rakor ini.
Kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024.
BACA JUGA:
Upaya Lindungi Konsumen, Pemkot Kediri Gelar Monitoring Harga Komoditas di Pasar Setono Betek
Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pokok dengan Harga Terjangkau, Pemkot Kediri Kembali Gelar GPM
Gandeng HWDI, Pemkot Kediri Gelar Pelatihan Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas
Upayakan SDI dan Data Berkualitas, Pemkot Kediri dan BPS Kembali Gelar Pembinaan Statistik Sektoral
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana, mengatakan rakor tersebut digelar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, satu data erta menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
"Rakor dan sosialisasi ini sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh semua perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota agar tercipta roda pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data untuk mewujudkan tata kelola data yang baik guna mendorong perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan," ungkapnya.
Maka dari itu, Apip berharap melalui rakor dan sosialisasi ini pemerintah provinsi dan daerah dapat memahami dan turut andil secara aktif dalam mewujudkan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
"Adanya Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ini sama pentingnya dengan Satu Data Kota Kediri dan Satu Data Indonesia. Di mana seluruh data tersebut merupakan satu data yang terintegrasi agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan," jelasnya.
Simak berita selengkapnya ...