Soal Fasum Makam Perum GPR, DPRD Gresik Kembali Panggil PT Megatama
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Minggu, 22 September 2024 20:06 WIB
Permasalahan tersebut pun menjadi pekerjaan rumah (PR) Komisi I DPRD Gresik periode 2019-2024 hingga purna tugas. "Biar nanti komisi I setelah terbentuk menindaklanjutinya lagi," tuturnya.
Zaifudin menyampaikan, banyak perumahan di Kabupaten Gresik yang juga tidak menyediakan fasum untuk makam. Padahal, itu merupakan kewajiban pengembang.
Tidak hanya itu, lanjut Zaifudin, banyak pengembang yang langsung pergi dan tidak menyerahkan ke pemerintah perumahan begitu pembangunan selesai.
"Sehingga, pemerintah tidak bisa masuk untuk memberikan bantuan terhadap fasiltas umum maupun fasilitas sosial (fasos). Kasihan warganya harus iuran untuk perbaikan ketika ada kerusakan fasum dan fasos," ungkapnya.
"Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Gresik untuk dituntaskan, jangan dibiarkan berlarut-larut," sambungnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra, Lutfi Dawam, berjanji akan menindaklanjuti persoalan fasum makam di Perum GPR setelah dirinya dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD dan terbentuknya alat kelengakapan DPRD (AKD).
Dawam mengibaratkan konflik fasum makam antara pengembang dan penghuni perumahan GPR seperti gunung es.
"Ketika satu mencair, semuanya juga ikut mencair. Satu terungkap, maka akan mengungkap kasus serupa di perumahan lain," cetusnya.
Pihaknya, mendengar banyak pengembang properti di Gresik yang tidak menyediakan fasum berupa makam. Sehingga, warga yang perumahan yang meninggal harus dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan.
Atau biasanya dimakamkan ke tempat pemakaian umum (TPU) sekitar dengan membayar sejumlah uang.
"Ini kan miris, makanya PR ini harus dituntaskan oleh pemerintah," pungkas Dawam. (hud/rev)