Tren Paslon Tunggal di Pilkada Meningkat, Pengamat Politik UPN: Tidak Sehat Bagi Demokrasi
Editor: Revol Afkar
Sabtu, 28 September 2024 08:29 WIB
"Menggerakkan mesin politik parpol dan relawan tentu berbiaya tinggi, belum tentu menang. Parpol ingin ikut pemenang pilkada. Oposisi bukan menjadi opsi ideal, mereka bakal puasa dari kue kekuasaan," cetus Singgih.
Singgih mengingatkan bahwa paslon tunggal atau bumbung kosong tidak sehat bagi demokrasi. Sebab, tidak akan ada pertarungan gagasan dan program. Sehingga inovasi kebijakan akan jarang terlihat 5 tahun mendatang.
Apalagi jika paslon tunggal kalah, maka pilkada akan diulang pada September 2025. Itu artinya, posisi kepala daerah akan diisi oleh penjabat (Pj) selama setahun.
"Kondisi ini merupakan ancaman bagi demokrasi. Mengingat, gerakan coblos kotak kosong mulai muncul di Gresik dan Surabaya akibat parpol gagal memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat," cetusnya.
"Kotak kosong atau bumbung kosong merupakan tradisi politik Jawa pada pemilihan kepala desa yang diadopsi pada konteks nasional," ujar alumnus FISIP Unair ini.
Karena itu, Singgih menyarankan agar sistem pemilu diubah untuk meminimalisasi paslon tunggal. Caranya dengan menurunkan ambang batas parlemen.
"Bahkan kalau perlu 0 persen sekaligus, untuk memberikan kesempatan bagi parpol baru atau parpol nonparlemen mengusung calon. Selain itu, rekrutmen dan sekolah partai perlu ditingkatkan," tutupnya. (red)