Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK dan BHP
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Syuhud
Selasa, 08 Oktober 2024 09:29 WIB
"Infonya masih mendahulukan yang kontraktual," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan komitmen dari dewan untuk menjaga agar postur APBD sehat. Sehingga, dewan bakal memastikan dan mengawasi keberlangsungan program yang diusulkan Pemkab Gresik, mendukung atau tidak.
"Jangan sampai program sudah diajukan dan digedok dalam APBD dalam perjalanannya tak bisa dijalankan karena terbentur anggaran, seperti saat ini yang banyak dikeluhkan. Seperti Bosda, BK, BHP yang belum cair," paparnya.
Ia mengakui pada 2 tahun anggaran (APBD 2023 dan 2024), Pemkab Gresik selaku eksekutor program banyak melakukan rasionalisasi anggaran, dan menunda program atau mengurangi volume kegiatan karena terkendala anggaran.
"Hal-hal seperti ini tidak boleh kembali terulang. Kami (DPRD) akan meminta Pemkab Gresik baik lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun langsung ke Bupati. Ini kami lakukan agar semua program yang telah kami sepakati, dan ditetapkan dalam APBD bisa terwujud, sehingga tak merugikan kepentingan masyarakat," urai anggota Fraksi PKB ini. (hud/mar)