Anggap tak Pro Rakyat, PDI Perjuangan tetap Ogah Sahkan PAK APBD Kota Kediri
Kamis, 01 Oktober 2015 17:08 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Setelah sempat diam dan tak mau berkomentar terkait tak ditandatanganinya persetujuan pembahasan APBD perubahan, akhirnya wakil ketua DPRD Wara S. Renny Pramana angkat bicara.
Menurut Renny, dia dan wakil ketua DPRD yang lain tidak mau tanda tangan tidak serta merta tanpa alasan. Sebab, menurutnya ada beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) yang tak pro rakyat. “Saya tak mau tanda tangan bukan tanpa alasan, pasti ada alasan, kenapa tidak mau tanda tangan,” ujarnya, Kamis (1/10).
BACA JUGA:
Gandeng HWDI, Pemkot Kediri Gelar Pelatihan Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas
Upayakan SDI dan Data Berkualitas, Pemkot Kediri dan BPS Kembali Gelar Pembinaan Statistik Sektoral
Coin Emas 2024: Kompetisi Bahasa Inggris Terbesar di Kota Kediri Sukses Digelar
Exhibition Museum, Pj Wali Kota Kediri: Kita Bisa Belajar Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan
Menurut perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan ini, segala sesuatu masih proses, sebagai pimpinan dan amanah fraksi PDI Perjuangan, menginginkan PAK murni untuk rakyat. “Sebagai pimpinan dan wakil rakyat, kami benar-benar menginginkan APBD yang murni untuk rakyat. Karena tugas kita sebagai lembaga controlling, dan saat ini kami masih mengontrol apakah APBD sudah pro rakyat atau belum,” ujarnya.
Jika nekat diserap, Renny meneyebut bisa masuk ranah pidana. Untuk itu pihaknya masih akan mempelajari lagi, apakah PAK benar-benar pro rakyat atau belum. “Sebagai wakil rakyat tidak serta merta langsung tanda tangan, harus dipelajari dulu, sudah mewakili rakyat atau belum,” tegasnya.
Simak berita selengkapnya ...