AMTI Serukan Boikot Pajak, Gubernur Jatim juga Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Jumat, 09 Oktober 2015 00:17 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mendesak Komisi XI DPR RI untuk menolak kenaikan cukai rokok yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 20/2015. Dalam PMK itu disebutkan bahwa kenaikan cukai tersebut mencapai Rp 139,7 triliun dari Rp 120,1 triliun. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo saat dihubungi kemarin (8/10). Alasannya, kenaikan tersebut memberatkan industri hasil tembakau.

"Misi kami di sini sama, kami akan tetap menolak rencana kenaikan yang terlalu tinggi ini akan berdampak luas," katanya.

Budidoyo menyerukan kepada semua pabrikan untuk boikot setoran pajak, kalau pemerintah bersikeras menaikkan cukai rokok terlalu tinggi. Menurutnya, lebih baik tidak membayar pajak ketimbang merumahkan pekerja.

"Kami paham bahwa Indonesia dalam masa pelambatan ekonomi, susah bagi pemerintah saat ini mendapatkan dana. Tolong dipahami kehidupan kami yang susah jangan dipersulit. Langkah pemerintah, seolah mencekik rakyat kecil terutama petani cengkeh dan tembakau di daerah yang saat ini menangis namun ingin memberontak,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Soekarwo (Pakde Karwo) juga secara tegas menolak rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2016 yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan yang dinilai sangat membebani industri hasil tembakau di Jawa Timur.

“Ndak, saya ndak setuju. Wong PHK banyaknya kayak gini kok. Nanti kalau dinaikkan ongkosnya, beban perusahaan jadi banyak, perusahaannya bangkrut, trus PHK,” katanya.

Kalaupun harus dinaikkan oleh pemerintah pusat, Pakde meminta kenaikannya tidak sampai setinggi yang diusulkan oleh bea cukai, namun angka kenaikkannya sama dengan atau rata-rata inflasi daerah.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video