Disidak Menpan RB, Kinerja Pemkab Jember Dinilai Buruk
Kamis, 14 Januari 2016 01:57 WIB
"Nantinya, kepala SKPD tidak bisa meloncat ke SKPD lain tanpa pendidikan khusus. Siapapun kepala daerahnya tidak bisa seenaknya memindahkan Kepala SKPD tanpa kompetensi. Jika dipromosikan minimal ada rekam jejaknya," ujarnya.
Pemerintah juga tidak main main dalam upaya meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan yang diambil yakni jenjang pendidikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal harus Strata 1 (S1).
"Kita harus bisa membangun birokrasi yang kompetitif, terutama memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kita terus melakukannya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisne (KKN)," jlentrehnya.
PNS, kata Yuddy, harus memenuhi standar kompetensi yang otomatis akan mewujudkan pelayanan berkualitas baik, maka pendidikan aparatur harus tinggi. Saat ini, PNS yang pendidikan minimal S1 hanya sekitar 50 persen.
"Sekitar 40 persen, lulusan SMA, lulusan S2 hanya sekitar 5 persen. Apalagi S3, hanya sekitar 2 persen. Ini perlu pembenahan. Maka dari itu, ke depan pendidikan PNS minimal harus S1 ini, kita coba terapkan mulai 2017," paparnya.
Yuddy memahami untuk pengangkatan tenaga honorer, tidak semuanya harus berijazah S1. Namun kenyataanya, beban belanja pegawai Indonesia saat ini sangat tinggi.Sedangkan pendapatan Indonesia untuk tahun ini turun, sehingga kemampuan untuk membiayai pegawai semakin berat.
"Rasio PNS dengan penduduk Indonesia saat ini sekitar 1,77 persen. Padahal, normalnya sekitar 1,5 persen. Kita sekarang juga bingung dengan banyaknya pegawai ini. Walaupun kita tahu, jika ada pegawai pensiun harus diganti. Tetapi hanya beberapa saja, sisanya ini mau dikemanakan," imbuhnya.
Maka, pemerintah akan melakukan seleksi ketat untuk rekrutmen pegawai yang akan datang. Yuddy juga tengah mengkaji penempatan pegawai berkualitas di daerah yang potensi Sumber Daya Alam (SDA) tinggi.
"Ini untuk mengurangi kesenjangan SDM di setiap daerah. Ada daerah yang SDA nya besar, tetapi SDM nya minim. Ini juga perlu kita kaji lagi untuk selanjutnya bisa menetapkan kebijakan," pungkasnya.(jbr1/yud/rev)