Fahri Hamzah Minta Jokowi Insyaf, Istana Desak Menteri BUMN Jelaskan Kereta Cepat

Selasa, 02 Februari 2016 23:01 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kritik dari berbagai elemen masyarakat soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) resah juga. Ia akhirnya meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memberikan penjelasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung secara utuh kepada publik pada pekan ini.

Langkah Jokowi ini dilakukan karena munculnya pro kontra proyek kereta cepat pasca groundbreaking. Sebelum menjelaskan ke publik, Rini juga diminta menjelaskan persoalan kereta cepat di istana.

"Presiden meminta silang pendapat, pro dan kontra itu harus dijawab. Karena presiden mendengar kritik-kritik yang berkaitan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," ungkap Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Pandangan Jokowi sejauh ini, pro kontra tersebut dikarenakan informasi yang disampaikan tidak secara utuh sehingga banyak pihak salah memahani dan mengambil kesimpulan. "Menurut Presiden, ini karena informasinya tidak tersampaikan kepada publik secara utuh, gitu sehingga sepenggal-sepenggal. Itulah yang kemudian memperlebar persepsi masing-masing terhadap proyek Jakarta-Bandung," terangnya.

Apalagi cenderung ada perbedaan pada beberapa menteri seperti antara Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Di mana, kata Johan, perbedaan terjadi dari sisi penyampaian. "Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN misalnya. Itu karena tidak ada penjelasan yang sempurna. Karena itu, itu tadi, disampaikan dan dijelaskan secara jelas kepada publik," ujarnya.

Rini, lanjut Johan, diminta Presiden untuk memberi penjelasan secara utuh, terutama pada bagian penjaminan proyek.

"Bu Rini yang diminta menjelaskan pada publik secara sempurna, secara jelas, panjang lebar. Tapi itu sudah ada diminta bisa ditanya hal-hal yang seperti misalnya jaminan. Ternyata yang diminta KCIC itu bukan jaminan kalau bisnis itu rugi, saya setelah mendengar ya, tapi jaminan konsisten dalam regulasi. Ini umum terjadi di mana-mana," papar Johan.

Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo terburu-buru meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Wakil Ketua DPR itu mengaku cemas proyek kereta cepat bisa berakhir seperti mobil Esemka, yang dulu sempat populer diunggulkan Jokowi semasa masih menjadi Wali Kota Solo. Proyek mobil itu mangkrak setelah tak lolos uji emisi. 

"Jangan sampai high-speed train ini jadi Jokowi's new toy, seperti yang tiga huruf 'SMK' itu," kata Fahri Hamzah saat berbicara di diskusi publik bertajuk Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Operation Room, gedung Nusantara Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016. 

Fahri mengaku menyayangkan mengapa Presiden Jokowi buru-buru meresmikan proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang bekerja sama dengan Cina. Proyek itu, menurut Fahri, bermasalah karena Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin pembangunan. Lebih dari 600 hektare tanah belum terbebaskan. Adapun Cina tiba-tiba menuntut jaminan dari pemerintah terkait dengan proyek itu.

Fahri meminta pemerintah tidak ragu membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut terbukti bermasalah. Tak perlu ragu membatalkan proyek itu meski sudah dicanangkan pembangunannya. Ia meminta Presiden Jokowi kembali ke visi pembangunan poros maritim sebagai prioritas nasional.

"Di dalam isu kereta api cepat ada penyimpangan substantif dari cita-cita kesejahteraan yang awalnya dijanjikan. Saya meminta Presiden Jokowi insyaf, kembali kepada cita-cita yang membuat kita semua terpukau dengan ide cita-cita poros maritim," kata Fahri.

Ia mengaku kagum dengan konsep pembangunan poros maritim sejak Jokowi kampanye sebelum menjadi presiden. Alasannya, ia memaparkan, sudah lama bangsa Indonesia lupa daratan dalam pembangunannya. "Nasihatnya sekarang diubah jadi lupa lautan, supaya orang ingat pesan Pak Jokowi," ujarnya. "Jadi saya yakin, hanya dengan membangun laut dan kelautan kita, bangsa ini akan jadi bangsa besar."

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga berharap Presiden fokus kerja membangun Indonesia timur, seperti NTB, NTT, sampai Papua. Sebab, kata Fahri, melaksanakan pembangunan maritim Indonesia berarti melaksanakan pembangunan Indonesia timur dan daerah terbelakang.

Fahri mengaku akan mendukung bila pemerintah mau membangun tol laut, pelabuhan-pelabuhan, industri perikanan dan rumput laut, ketimbang membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung. "Saya bukan saja mendukung, tapi terpukau dengan bayangan akan hasil-hasilnya."

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video