Terkait Usulan Gubernur Dipilih DPRD, PKB Dinilai Mundurkan Demokrasi
Selasa, 09 Februari 2016 00:22 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mukernas PKB merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD. Tidak sedikit yang berpendapat ide tersebut menandakan adanya kemunduran demokrasi bangsa.
"Usulan itu kemunduran bagi demokrasi karena ada usaha mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD. Menurut saya itu kebijakan kurang populer," ujar peneliti bidang politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Senin (8/2/2016).
BACA JUGA:
Susul PKB, PSI Beri Rekom Abdul Ghofur Maju Jadi Bacabup Lamongan
Dapat Rekom dari PKB, Gus Haris dan Ra Fahmi Maju Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo
Bakal Calon Bupati Sampang Diundang DPP PKB Ikuti Fit and Proper Test, Noer Tjahja: Alhamdulillah
DPP PKB Rekom Abdul Ghofur Maju di Pilkada Lamongan 2024
Arya menilai jika benar usulan tersebut dibahas sampai ke tingkat DPR, maka partai berlambang bola dunia itu harus berani menanggung risiko 'dimusuhi' rakyat. Sebab sampai dengan saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung masih menjadi pilihan rakyat dalam mencari sosok idealnya.
"Saya kira itu rekomendasi atau usulan PKB yang sangat tidak populer. PKB harus siap kehilangan dukungan publik karena sebagian besar ingin pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan lewat DPRD," terangnya.
Simak berita selengkapnya ...