Terkait Usulan Gubernur Dipilih DPRD, PKB Dinilai Mundurkan Demokrasi
Selasa, 09 Februari 2016 00:22 WIB
Sementara Said Salahudin, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), menilai rekomendasi PKB itu menunjukkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak konsisten. Sebab, saat voting pengesahan RUU Pilkada yang mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, PKB berada dalam barisan partai politik yang menolak RUU Pilkada tersebut. Bahkan PKB ngotot agar RUU Pilkada itu ditolak sehingga pemilihan kepala daerah tetap digelar secara langsung.
Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) ini juga menyindir rekomendasi PKB agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD adalah untuk memuluskan kakaknya, Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) yang akan maju sebagai Calon Gubernur pada Pilgub 2018.
Sebab, PKB menargetkan agar proses legislasi Pilgub via DPRD ini bisa diketok sebelum pelaksanaan Pilgub pada tahun 2017, termasuk Pilgub Jatim. Partai yang digawangi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu tak khawatir akan mendapat cap buruk dari masyarakat dengan menghidupkan kembali aspirasi gubernur yang dipilih oleh DPRD. (dtc/mdr/rev)