Usul Cak Imin soal Gubernur Dipilih DPRD Sulit Terealisasi

Rabu, 10 Februari 2016 03:14 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengeluarkan tujuh rekomendasi di Mukernas Jakarta belum lama ini. Satu di antaranya adalah usulan melaksanakan pemilihan gubernur secara tak langsung atau melalui DPRD. Usulan itu sontak menimbulkan kontroversi karena sebelumnya PKB adalah salah satu partai yang mati-matian menolak usulan sistem pemilihan tak langsung yang diusung partai-partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI. Publik juga menilai wacana itu sarat kepentingan politik kelompok, bahkan keluarga, karena Abdul Halim Iskandar yang notabene kakak kandung Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) salah satu kandidat cagub Jatim di Pilgub 2018.

(Baca: Pilgub Jatim 2018: Cak Imin Usul Gubernur Dipilih DPRD untuk Kepentingan Kakaknya)

Hari Purwanto, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menilai wacana yang dilontarkan PKB itu sulit direalisasikan. Karena untuk mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung atau lewar DPRD harus melalui revisi Undang-Undang Pilkada lewat paripurna DPR RI. Hal itu jelas tidak mudah mengingat program legislasi nasional (Proglenas) tahun 2016 sudah berjalan. Sementara banyak rancangan undang-undang (RUU) yang antri untuk masuk prolegnas 2017 dan 2018.

“Saya kira wacana pemilihan gubernur lewat DPRD itu sulit direalisasikan karena saat ini banyak RUU prioritas yang antri untuk dibahas Badan Legislasi (Banleg), sehingga sulit memasukan revisi UU Pilkada dalam prolegnas sampai dua tahun ke depan,” urai Hari Purwanto kepada Didi, wartawan bangsaonline.com, Selasa (9/2).

Mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) yang aktif mengkritisi rezim Orde Baru ini menambahkan, lobi-lobi politik juga sulit dilancarkan oleh Fraksi PKB terhadap fraksi-fraksi lain di DPR RI. Mengingat, fraksi-fraksi yang dahulu mengusulkan pilkada tak langsung saat ini telah berubah arah politik.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video