Kisruh Blok Masela Bisa Berujung Reshuffle, JK: Keputusan Ada di Presiden

Kamis, 03 Maret 2016 23:24 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kisruh Lapangan Gas Abadi Blok Masela yang melibatkan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dinilai bisa berujung pada perombakan (reshuffle) kabinet jilid II.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan evaluasi terhadap menteri merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan segala bentuk evaluasi, termasuk jika ada reshuffle akan sangat tergantung dengan sikap presiden.

Jusuf Kalla meminta para menteri tidak membawa perdebatan yang terjadi di dalam rapat terbatas atau pertemuan ke ranah publik. "Boleh beda pendapat, tapi di dalam. Tidak boleh di luar," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 3 Maret 2016.

Perdebatan menteri yang masih hangat diperbincangkan adalah antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Keduanya berbeda pandangan tentang wacana pengelolaan blok minyak dan gas di Kepulauan Masela, Maluku.

Sebelumnya, Wapres menilai salah satu faktor gaduhnya Kabinet Kerja ada seorang menteri koordinator yang bertindak di luar kapasitasnya. Bahkan, menteri itu mengubah nama kementeriannya. Menteri tersebut tak lain Rizal Ramli.

Salah satu perubahan adalah Kemenko Maritim, yang menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Menurut Jusuf Kalla, tidak ada perubahan di kementerian tersebut. "Tetap Menko Maritim. Tidak ada itu sumber daya," kata dia.

Kegaduhan para menteri juga menjadi perhatian para politisi di DPR, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar hasil Munas Riau, Tantowi Yahya mengakui bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi bisa saja presiden menyikapi konflik terbuka yang ada di antara menteri tersebut, menjadi pintu masuk bagi beliau untuk melaksanakan reshuffle jilid II," ujar Tantowi.

Namun, jika reshuffle kabinet jilid II itu dilakukan nantinya diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan baru. "Ketika presiden itu menganggap bahwa perlu penyegaran, perlu wajah-wajah baru, perlu pergantian terhadap organ-organ di dalam kabinet yang sudah tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak presiden, ya silakan saja presiden," tuturnya.

Dirinya berpendapat, sebenarnya silang pendapat adalah hal yang wajar di dalam era demokrasi. Namun, khusus bagi jajaran Kabinet Kerja, sebaiknya silang pendapat itu tidak dilakukan di ruang terbuka.

"Karena kalau itu dilakukan di ruang terbuka, itu akan menimbulkan banyak efek misalnya efek ketidakkompakan tim pembantu presiden, kemudian bisa juga menimbulkan efek ketidakpastian pemerintah ini ya dalam membuat sebuah keputusan," katanya.

Maka itu, dia berharap silang pendapat antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli itu dilakukan di ruang tertutup. 

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan, presiden Jokowi harus mencopot menteri yang berbuat gaduh di ranah publik. Tujuannya, kata Dadang, adalah untuk menghentikan polemik dan saling ribut antara keduanya.

"Ya sudah presiden bertindak tegas, copot salah satunya, itu jawabannya, daripada menjadi beban pemerintah," kata Dadang.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video