Rencana Grand Opening Pasar Turi Baru, Wali Kota Diminta Hentikan
Rabu, 09 Maret 2016 23:59 WIB
Ketua DPC PPP Surabaya ini mengungkapkan, investor membohongi pedagang. Perjanjian dengan Pemkot pembangunan tersebut menggunakan mekanisme BOT. Namun, PT GBP menjual stan dengan strata titel atau hak milik bangunan.
“Kalau BOT itu sistemnya sewa. Nah kalau menjadi hak milik itu nilai stannya kan tambah mahal, ini salah satu kebohongan investor untuk meraup untung banyak,” katanya.
Pria kelahiran Madura ini memandang pelanggaran perjanjian kontrak kerjasama ini masuk dalam perbuatan kriminal. Sehingga, pelaku-pelakunya bisa diproses secara hukum. Diketahui, Henry J Gunawan, bos PT Gala Bumi Perkasa saat ini sudah menjadi tersangka dalam kasus Pasar Turi Baru.
Pada Selasa lalu beberapa pedagang pasar turi mendatangi gedung DPRD Surabaya. Mereka meminta dukungan dewan agar Pemkot Surabaya menghentikan rencana grand opening pasar turi pada 18 Maret ini. Pasalnya, gedung pasar turi tidak memiliki izin operasional.
Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi, Syukur mengungkapkan, pasar turi tidak memiliki kajian amdal, dan tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu, keselamatan pedagang tidak terjamin. Sebab, pasar turi tidak memiliki sertifikat mechanical electrical.
“Gedung tinggi berisiko kebakaran. Nah sertifikat keamanan dari kebakaran itu belum dikantongi,” terangnya.
Syukur mendesak Pemkot bertindak tegas untuk menyelamatkan ribuan pedagang. Selama ini, pedagang banyak dibohongi dengan perubahan kebijakan sepihak dari investor. Apalagi pajak PPN 10 persen yang ditarik dari pedagang tidak pernah disetorkan kepada dinas perpajakan.
“Selama empat tahun pajaknya tidak disetorkan ke kas negara. Nilainya lumayan banyak, kalau ndak salah ngitung sekitar Rp miliar,” katanya. (lan/ns)