Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Sumenep Kuras APBD Rp 524 Juta per Bulan
Jumat, 18 Maret 2016 10:53 WIB
Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammada Hanafi menyatakan hal yang sama. Politisi Demokrat itu mengatakan anggota DPRD tidak mesti tinggal di kota. ”Saya rasa tidak ada masalah,” katanya.
Sementara itu, Aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi Pelor mengaku kecewa dengan kinerja wakil rakyat saat ini. Sebab, meski sudah banyak tunjangan yang diterima, nyatanya kinerja mereka masih 'melempem'.
Junaidi mencontohkan saat pembahasan APBD tahun 2016 yang molor hingga sampai mendekati awal tahun anggaran. Selain itu, banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditanggapi serius. ”Kemarin ada salah satu warga yang hendak melakukan audiensi, namun tidak ada respon positif,” katanya.
Oleh sebab itu, mantan advokat itu mengimbau ke depan wakil rakyat lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dari pada kepentingan yang bersifat personal atau struktural. Kerena wakil rakyat berada di kursi parlemen berkat dipilih oleh rakyat.
Apalagi menurut Junaidi, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah cukup fantastis, bahkan sampai biaya hidupnya bersama keluarganya dijamin oleh pemerintah, yang notabenenya diambilkan dari uang rakyat. Sehingga tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak mengabdikan diri kepada masyarakat.
”Jangan sampai ada istilah kacang lupa kulitnya, karena itu sama halnya membunuh masyarakat,” tegasnya. (jiy/fay)