Presiden Sudah Bahas Reshuffle Kabinet, Tujuh Menteri Terancam Diganti
Selasa, 05 April 2016 00:43 WIB
Marwan juga disorot karena kasus dugaan penyimpangan dana desa dan Yuddy gara-gara penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.
Pengamat politik Idil Akbar menilai memang ada sejumlah menteri yang layak direshuffle.
Menurut dosen Universitas Padjadjaran Bandung itu, menteri-menteri yang layak direshuffle itu berasal dari partai pengusung pemerintah. “Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menteri ESDM Sudirman Said (non-parpol), Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle,” tuturnya seperti dikutip beritasatu.com.
Sedangkan dari Partai Nasdem terdapat nama Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ferry dinilai tidak punya terobosan dalam kinerja.
“Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem-ayem kinerjanya. Tetapi untuk konteks reshuffle perlu ada pertimbangan presiden. Kita lihat dulu dari kinerjanya ke depan, kalau memang tidak juga ada kemajuan ya sudah tepat untuk di-reshuffle,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Abdul Kadir Karding mengungkapkan, belakangan ini ada segelintir elite politik berupaya memaksakan kehendaknya dalam reshuffle kabinet jilid II.
"Kami juga yakin dalam menjalankan hak prerogatifnya, dalam melakukan reshuffle, presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," ujar Karding dalam siaran persnya, Senin (4/4).
Dia khawatir, tekanan yang ditiupkan segelintir elite politik ini bisa memengaruhi kinerja para menterinya Jokowi, termasuk kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarasi (PDT) Marwan Jafar.
Dampaknya, kata dia, program pembangunan nasional yang dicanangkan Jokowi bisa terhambat. "Kami yakin presiden akan arif dan senantiasa menghargai PKB," ucapnya.
Yang pasti, reshuffle ini bukan hanya karena kebutuhan peningkatan kinerja tapi juga untuk mengakomodasi kader partai yang belakangan bergabung mendukung Jokowi. Diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar. Apalagi di lingkungan istana juga ada perang dingin.
Adhie M Massardi, orang dekat Rizal Ramli, menilai bahwa perombakan kabinet kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini reshuffle diwarnai dengan prolog kebijakan pemerintah yang diumumkan Presiden Jokowi tanpa kehadiran Wapres Jusuf Kalla. Misalnya keputusan kilang pengolahan gas Blok Masela di darat (onshore) dan penurunan harga BBM.
"Ini merupakan sinyal bahwa pada reshuffle session dua nanti Jokowi akan menampilkan dirinya sebagai satu-satunya matahari dalam kabinet, sehingga dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat, tanpa harus lama-lama bersilang-pendapat," ujar Adhie M Massardi melalui keterangan tertulis, Senin (4/4/2016). Sekedar informasi, Rizal Ramli – termasuk Adhi tentunya – berseberangan dengan Wapres JK. (tim)